Kemenkumham Sulbar Tindak lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

2enam.com, Mamuju : Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Marasidin menilai terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang.

Marasidin dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Bagian Umum, Sudarsono pada kegiatan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2023 serta aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Kerugian Negara (SIPKN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di Aula Pengayoman. Rabu (13/12/2023)

Lanjut Marasidin berharap  adanya peningkatan disiplin dan tanggungjawab para pegawai Negeri/Pejabat Negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.

“aplikasi sistem informasi penyelesaian kerugian negara (sipkn) agar proses penyelesaian kerugian negara dapat dipantau secara online dan realtime” ujar Sudarsono

Informasi kerugian negara dapat bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung.Sehingga, laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Kementerian, Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, laporan tertulis yang bersangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab, dan pelapor secara tertulis.

Untuk itu, manfaat utama dari penerapan Permenkumham itu yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Melalui aplikasi ini, setiap langkah penyelesaian kerugian negara akan terpantau dengan baik termasuk proses investigasi, penilaian kerugian, tindakan pemulihan.

“Tindak lanjut pencegahan. dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, kementerian hukum dan ham dapat melakukan analisis lebih efektif untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam penyelesaian kerugian negara” sambungnya.

Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan Unit Pelaksanan Teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.

Komentar