2enam.com, Mamuju – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar punya cara tersendiri menangani dampak Covid-19. Para ASN patungan untuk mendanai 3.400 paket sembako untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan di enam kabupaten.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar mengatakan, Amujib mengatakan dana yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan ribuan paket itu ke kelurahan itu bersumber dari patungan Pejabat Eselon II dan III. “Ditambah sumbangan dari eselon IV yang punya uang berlebih atau seikhlasnya, yang mau saja menyumbang,” ujar Amujib, Selasa, 21 April 2020
Dikatakan pengadaan paket bahan pokok ini khusus kelurahan, mengingat untuk desa sudah akan dibantu melalui program dari dana desa yang akan dikoordinir pemerintah kabupaten. Pembagian sembako secara bertahap ini ditargetkan rampung bulan ini.
Kepala Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM (Perindakop) Sulbar, Amir Maricar menambahkan, pembagian paket sembako itu menyasar 72 kelurahan di Sulbar. Khusus Mamuju Tengah yang belum punya kelurahan, tetap Pemprov tetap akan memberikan bantuan. Khususnya desa yang berada dalam lingkup pekotaan.
Tentunya warga yang akan dibantu di desa dalam kota adalah warga yang non PKH yang sama sekali belum tersentuh bantuan pemerintah. Dia menyebutkan, sebanyak 3.400 paket yang dananya bersumber dari Patungan pejabat Pemprov Sulbar. Untuk mencukupi 72 desa ditambah dua desa di pekotaan Mateng, maka Disperindagkop meganggarkan pengadaan untuk 11.400 paket bahan sembako. “Nilainya per-paket itu Rp150 ribu,” bebernya.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama jajaran pejabat struktural berpencar membagikan bahan pokok kepada masyarakat di tujuh kelurahan di Mamuju, Selasa, 21 April. “Setiap kelurahan mendapatkan 200 paket dan dimulai di Mamuju,”kata Ali Baal, Selasa 21 April 2020
Selain itu, kata Ali Baal, bantuan sembako untuk 575 desa di Sulbar lainnya juga akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Penyaluran akan dilakukan setelah data penerima BLT Rampung di tiap kabupaten.
Diketahui BLT merupakan program bantuan yang akan dijalankan selama tiga bulan. Dimana paranownerima akan mendapatkan uang tunai Rp600 ribu setiap bulan, mulai April Hingga Juni. Sasarannya adalah masyarakat non PKH. Selain itu, pemprov pun akan mengintervensi desa desa terpencil melalui program Marasa (Mandiri, Cerdas, Sehat).
Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da’i menyampaikan, bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 91 ribu rumah tangga sasaran. Sedangkan bantuan hibah dari Kementerian Sosial menganggarkan BLT untuk 75 ribu KK.
“Itu berarti DTKS yang akan dibantu Pemprov Sulbar akan memenuhi dari semua unsur, yaitu bantuan langsung dalam bentuk sembako maupun BLT,”kata Bau Akram.
Melalui Video Conference, Bau Akram meminta Dinas Sosial kabupaten untuk secepatnya menindaklanjuti surat dari Kementerian Sosial terkait permintaan data, sehingga proses pemberian BLT tersebut dapat segera dilaksanakan. BLT akan diterima langsung oleh masyarakat melalui Kantor Pos dan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang ada di Sulbar.
(4r)
Komentar