2enam.com, Mamuju – Puluhan massa dari Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Mamuju, Jumat (06/4/2018).
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk refleksi dari peringati hari Nelayan Nasional yang ke-58 yang jatuh pada hari ini.
Koordinator lapangan aksi, Ismail dalam orasinya mengatakan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran kerena di politisasi.
“Banyaknya bantuan-bantuan dari pemerintah yang diperuntuhlkan kepada nelayan. Tetapi bantuan tersebut dipolitisasi oleh oknum-oknum pemerintah, sehingga tidak tepat sasaran,” katanya.
Dalam aksi kali ini massa FPPI menyampaikan 10 tuntutan mereka yang berkaitan dengan permasalahan nelayan di Sulbar terkhusus Kabupaten Mamuju. Adapun tuntutan dari FPPI yakni.
1. Berikan Pendidikan SDM kepada nelayan Sulbar.
2. Stop ilegal fishing, selamatkan terumbu karang.
3. Stop pembuangan limbah industri ke sungai.
4. Stop reklamasi pantai untuk kesejahteraan nelayan.
5. Turunkan harga BBM.
6. Berikan fasilitas tangkap modern.
7. Stop infor garam dan ikan.
8. Bentuk prusda (hasil tangkap nelayan.
9. Berikan subsidi BBM yang merata untuk nelayan, pendidikan, dan kesejahteraan gratis yang layak.
10. Tegakkan UU No.7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
Lebih lanjut Ismail menuturkan, jika keseriusan dari pemerintah terhadap nasib nelayan sangat perlu dipertanyakan.
“Keseriusan pemerintah terhadap kesejahtraan nelayan masih perlu dipertanyakan, karena saat ini sektor perikanan sangat terpuruk dan terbelakang serta tidak adanya realisasi dari KKP terhadap UU No.7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan belayan,” tuturnya.
Massa aksi yang dikomandoi oleh Ismail diterimah oleh Syamsuddin, salah satu anggota DPRD Mamuju dari fraksi PKS. Massa juga meminta agar DPRD segera menindak lanjuti tuntutan meraka.
Setelah melakukan aksi di depan DPRD Mamuju, massa melanjutkan aksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, setelah sebelumnya massa melakukan aksi di depan Lapangan Ahmad Kirang. (74b*)
Komentar