oleh

TopSkor Bawaslu Mamuju Proses 18 Kasus ASN

-Mamuju-2 views

2enam,com, Mamuju : Jelang Pilkada yang akan di gelar pada 9 Desember 2020 secara serentak di beberapa wilayah Indonesia terkhusus di wilayah Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Bawaslu Kabupaten Mamuju menekan pelanggaran ASN di pilkada tahun ini.

Bagaimana tidak pada pemilu sebelumnya angka pelanggaran netralitas ASN selalu tinggi.Pemilu tahun 2019 menduduki klasemen ke 2 tertinggi di Indonesia setelah salah satu daerah di Sulawesi tenggara.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mamuju Faisal Jumalang mengatakan, Kabupaten Mamuju di kenal di KASN.upaya yang dilakukan Bawaslu yakni terus mensosialisasikan agar para ASN ini sadar dan sudah di lakukan himbauan.

“Kita sudah lakukan himbauan melalui kegiatan ke kepala-kepala desa dan ASN tetapi melihat siklusnya ini di Sulawesi Barat Bawaslu Mamuju sudah TopSkor memproses 18 kasus ASN sekarang,”

Selain itu ada beberapa kasus pelanggaran Netralitas ASN yang berulang walaupun sudah di lakukan teguran oleh komisi ASN namun masih melakukan ulah.

“Ini kita juga usahakan bagaimana kita tetap mensosialisasikan dan itu sementara kita lakukan. formulasi yang baru akan segera di buat agar supaya ASN ini tercegah dari tindakan pidana pemilu,”ujar Faisal.

Ia mengungkapkan bahwa setelah penetapan calon pada 23 September nanti, ASN tidak hanya mendapatkan teguran dari komisi ASN tetapi juga akan mendapatkan sanksi pidana jika ASN tersebut berpihak kepada salah satu calon.

“Itu tertuang di dalam pasal 188 junto pasal 71 di UU pemilihan, tuturnya.

Pasca deklarasi TINA-ADO kasus ASN kembali bertambah sebanyak 3 dan sementara diproses namun kata Faisal Jumalang belum bisa di sebutkan Kasus tersebut.

“Dari 13 ada dari kecamatan Tommo, Kalukku, Mamuju,Tapalang.jadi ini berganti ganti bahkan ada di Tommo melakukan indikasi yang berulang dengan kelakuan yang sama,”ucapnya.

“Dari 18 yang di proses bukan ke 1 calon saja.sudah memihak mengurusi pencalonan seseorang untuk menjadi calon Bupati dan wakil Bupati,”lanut Faisal.

Faisal berharap kepada pihak media agar dapat mensosialisasikan bahwa ASN seharusnya netral tidak ada keberpihakan karena tugas ASN untuk melayani masyarakat.

“Oleh karena itu diharapkan teman teman media bisa mensosialisasikan pasal 188 junto 71 UU pemilihan agar ASN nantinya tidak melakukan tindakan pidana pemilu,”tutup Komisioner Bawaslu.

(MRz)

Komentar