oleh

Terkait SK “Siluman”, Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar Angkat Bicara

-Sulbar-241 views

2enam.com , Mamuju, – Terkait penandatanganan SK honorer oleh Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar yang dianggap Forum Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) SK siluman, Wakil Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar angkat bicara.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Rahim mengatakan, jika memang ada pihaknya akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar untuk menanyakan persoalan tersebut.

“Saya belum sempat mengecek dan mencari tahu kebenaran informasi itu, apakah memang itu ada data siluman atau tidak, tetapi kalau memang ada, kita akan tindaklanjuti,”kata Rahim saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Jumat (18/10/2019).

Rahim juga mengatakan, bahwa informasi tersebut dapat menggangu performa Pemerintah Provinsi Sulbar jika itu benar adanya.

“Tentu ini informasi yang bisa mengganggu performa Pemerintah kalau sampai itu benar adanya,”ujarnya.

Lebih lanjut Rahim mengungkapkan, bahwa persoalan GTT-PTT di Sulbar adalah persoalan yang sudah lama.

“Memang persoalan GTT-PTT ini, persoalan sejak lama. Kita sayangkan memang karena sampai saat ini, data itu belum bisa clear. Karena itu, kami akan meminta Pak Gubernur untuk melakukan upaya penelusuran dan membentuk tim kalau perlu terpadu untuk melakukan investigasi terhadap informasi yang beredar dan Dinas Pendidikan serta BKD perlu didengarkan keterangannya,”pungkas Rahim.

Untuk tidak membuat kesimpulan yang salah, kata Rahim, dibutuhkan keterangan dari pihak Dinas Pendidikan serta BKD Provinsi Sulbar.

“Keterangan dari Dinas Pendidikan serta BKD Provinsi Sulbar dibutuhkan sehingga kita tidak membuat kesimpulan yang salah dan mengambil langkah-langkah yang kita harapkan bisa lebih tepat,”tuturnya.

Rahim mengaku, secepatnya, pihaknya akan memanggil pihak Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangannya.

“Segera. Kira-kira minggu depan kita panggil untuk memastikan kebenaran informasi ini, supaya jangan menimbulkan kegaduhan di sana-sini dan tentu ini bisa berimplikasi secara hukum jika informasi tersebut benar adanya,”tutup Rahim.

(Eka)

Komentar