2enam.com, Mamuju – Salah seorang tokoh pendidikan menilai, terdapat dua poin penting yang menjadi penyebab permasalahan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terjadi di lingkup Pemprov Sulbar.
Dialah Ahmad Taufan Direktur Tomakaka Group yang menyampaikan dua poin krusial tersebut ketika konfrensi pers di Warkop Moga Mamuju, Kamis (10/01/19).
Menurt Taufan, permasalahan yang dihadapi oleh GTT dan PTT bukanlah suatu hal yang berat bila kita selalu mengedepankan cara berpikir yang positif thinking.
“Jika kita berpikir positif permasalahan ini bukanlah suatu yang berat untuk dipecahkan,” kata Taufan.
Poin pertama yang menjadi permasalahan menurut Taufan, adalah kurang siap dan tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memperhatikan nasib GTT dan PTT.
“Perpindahan tanggungjawab SLTA dari kebupaten ke provinsi ini saya menilai, Pemerintah Provinsi tidak siap menerima hal tersebut,” ujarnya.
Dan poin kedua menurut Taufan, tidak adanya kesiapan pemerintah provinsi dalam membuat regulasi terkait GTT dan PTT.
“Ada kemungkinan pemerintah tidak mempu membuat regulasi. Karena sampai hari ini Pemerintah kita belum mampu membuat regulasi kebutuhan guru dan pegawai,” tutur Taufan.
“Karena antara GTT dan PTT dianggap bermaslaah, ketika didampingkan dengan anggaran yang tersedia, karena belum ada analisis GTT dan Analisis PTT,” sambung Taufan.
Lanjut Taufan, untuk menyelesaikan persoalan ini, harus ada regulasi tepat yang diciptakan oleh pemerintah terkait GTT dan PTT, selain itu ketulusan pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pemerintah harus punya niat yang tulus, sesungguh pembangunan yang dimaksud Undang-undang adalah pembangunan manusia bukan pembangunan infrastruktur, maka yang terjadi saat ini sangat keliru,” tutup Taufan (74b*)
Komentar