oleh

Sekprov Sulbar : Tidak ada Isu Politik dan Kedaerahan dalam Lelang Jabatan

2enam.com, Mamuju :  Lamanya proses lelang jabatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) dikarenakan pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) masih mencari pejabat yang berkompeten.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris  DP saat ditemui usai rapat paripurna di kantor DPRD Sulbar, Selasa (24/06/19).

“Kenapa lama (lelang jabatan), karena terus terang kita ingin mencari pejabat yang berkompeten betul, jangan kita salah mengangkat, jika akhirnya muncul pertanyaan kenapa ini yang saya angkat,” ungkap Idris.

Selain itu, Idris juga membantah jika indikator politik, kedaerahan, suku dan agama menjadi pertimbangan dalam lelang jabatan di Pemprov Sulbar.

Terutama dalam hal kedaerahan, Idris membantah akan hal tersebut, meski pada saat ini terlihat sejumlah pejabat di Pemprov Sulbar berasal dari daerah yang sama dengan Gubernur Ali Baal Masdar.

Apa lagi, selama mantan Bupati Polman tersebut menjabat dua tahun yang lalu, sejumlah pejabat daerah ia tarik ke Pemprov Sulbar dan saat ini merebak wacana bahwa akan ada lagi pejabat daerah yang di tarik untuk mengisi jabatan yang kosong di Pemprov.

“Jadi dimensi politiknya ngak mungkin ada, itu yang ingin saya pastikan. Tidak boleh, karena ini bukan pekerjaan dan wilayah politik, ini wilayah birokrasi yang serba pasti. Kesukuan dan kedaerahan itu nda boleh, itu melanggar undang-undang kalau ada aspek kesukuan, kedaerahan dan keagamaan,” jelas Idris.

Soal banyaknya pejabat yang berasal dari daerah tertentu, Idris mengatakan, hal tersebut tidak boleh dijadikan referensi dalam mengangkat seorang pejabat.

“Ini kok banyak orang Polewali, Majene, Mamuju, yang lain-lain tidak muncul, itu tidak boleh dijadikan referensi mengangkat dalam jabatan. Sebagai pejabat yang berwenang mendorong ke Gubernur untuk dipertimbangkan, melanggar saya itu,” ujar Idris.

Idris menegaskan, Baperjakat dalam memberikat rekomendasi kepada gubernur itu murni profesional dan tidak ada intrik-intrik didalamnya.

“Harus profesional dan itu harus bagi saya. Termasuk isu yang merebak, akan ada yang membayar dalam jabatan, tunjukkan saya siapa, siapa yang dibayar dan siapa yang membayar,” tutup Idris. (74b*)

Komentar