oleh

Rakor DPRD Sulbar dengan Tim KPK RI

2enam.com, Mamuju : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Kamis, (16/05/19) menggelar rapat kordinasi dengan tim KPK wilayah VIII, rapat tertutup itu digelar diruang rapat pimpinan DPRD Sulbar Jalan Andi Pattana Endeng Rangas Mamuju dan dihadiri hampir keseluruhan anggota DPRD Sulbar.

Rapat yang dipimpim ketua DPRD itu membahas terkait perencanaan penganggaran dan keungan Provinsi Sulbar. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras kepada wartawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan tim KPK ke DPRD Sulbar.

Rakor DPRD Sulbar dengan Tim KPK RI
Suasana Rakor DPRD Sulbar dengan KPK

“kami sangat mengapresiasi KPK sudah mau berkunjung, kita tetap memohon arahan dan bimbingannya supaya Sulbar ini benar-benar zero korupsi, arahan KPKtentu akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran,” kata putri bupati Mateng itu.

Sejumlah issu penting dibicarakan dalam rapat kordinasi tersebut, termasuk soal indevendensi ULP Sulbar, upaya Inspektorat yang bakal menjadi lembaga vertikal dan sejumlah rekomendasi DPRD Sulbar pada LKPJ gubernur 2018.

Rakor DPRD Sulbar dengan Tim KPK RI
Sejumlah anggota DPRD Sulbar yang menghadiri rakor dengan KPK

Amalia berharap hasil rakor tersebut nantinya akan menjadi acuan Pemprov Sulbar dalam menata sistem perencanaan dan penganggaran pada APBD Sulbar tahun 2020 mendatang, karena itu menurutnya DPRD dan Pemprov harus duduk bersama membahas hal ini.

“Setelah ini tentu kita akan kembali duduk bersama dengan Pemprov, terutama dengan tim TAPD, duduk bersama itu penting agar pemahaman kita bisa sama.” tutup Amalia.

Komentar