oleh

Prevalensi Stunting Sulbar Masih Tinggi, Kepala BKKBN Tetap Optimis Capai Target Nasional

2enam.com, Mamuju : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto Wardoyo melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hari pertama kunjungannya, Kamis (18/11) Dokter Hasto hadir di Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju.

Menyaksikan penandatanganan MoU lembaga vertikal untuk komitmen bersama implementasi program unggulan terkait stunting, menyematkan Bunda GenRe Mamuju, meluncurkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan Vaksinasi Covid 19 bagi keluarga.

“Selama saya berkunjung ke beberapa daerah, baru kali ini ditandatangani MoU sekaligus dengan begitu banyak lembaga vertikal di daerah. Dari Kementerian Agama, BPS, BPN, BNN, BIN, Bank Indonesia bahkan Pangkalan Angkatan Laut,” ungkap Kepala BKKBN.

Dokter Hasto menjelaskan, “Kalau dari data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2019 Provinsi NTT dan Sulbar prevalensi stuntingnya masih diatas 40 persen, tertinggi di Indonesia. Tapi kalau dari laporan yang disampaikan dari tiap Kabupaten di Sulbar tadi, di akhir tahun 2021 sudah tidak ada lagi yang angka prevalensi stuntingnya diatas 30 persen,” jelasnya.

Melihat hal tersebut Kepala BKKBN sangat optimis dengan berbagai upaya dan komitmen dari lintas sektor seperti yang dilakukan hari ini, angka prevalensi stunting bisa turun sesuai target.

“Melalui tim pendamping keluarga risiko tinggi stunting, yang didalamnya ada Bidan, kader PKK dan kader KB. Didukung juga melalui program Dapur Sehat Atasi Stunting Insyallah bisa turun sesuai target 14 persen di tahun 2024.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin, total di Sulbar akan dibentuk sebanyak 953 tim pendamping keluarga. Sementara di Kabupaten Mamuju sekitar 180 tim dan di Kabupaten Mamasa sekitar 130 tim.

Kepala BKKBN mengharapkan dengan adanya tim ini konvergensi atau kerjasama penanganan stunting bisa dilakukan sampai ditingkat desa. Karena di tingkat pemerintah pusat dan daerah sudah ada kerjasama yang baik diharapakan hal ini bisa diterjemahkan hingga ke desa.

Sementara itu Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengungkapkan, “Kerjasama multi sektor menangani stunting masih perlu ditingkatkan begitu pula program dan prioritas yang harus di sinergikan.”

Menurutnya Provinsi Sulbar telah melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting seperti kembali mengaktifkan posyandu melalui kader PKK, melakukan sosialisasi pengaturan jarak kelahiran melalui empat terlalu, terlalu muda, tua, banyak dan terlalu dekat, kemudian melakukan pendampingan pada keluarga yang memiliki anak stunting dan yang berisiko stunting.

(Humas/TSR)

Komentar