oleh

Pimpinan DPRD Sulbar Minta Penjelasan PP 18 ke Mendagri

-Jakarta-31 views

2enam.com, Jakarta, Pimpinan DPRD Sulbar mengkonsultasikan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru saja diundangkan pada 2 Juni 2017 yaitu PP nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dua pimpinan DPRD yaitu Hamzah Hapati Hasan dan Harun menemui pejabat terkait di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari Rabu, 5 Juli 2017.

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Arsan Latif, memberikan penjelasan terkait hal-hal substansi pada PP 18 yang merupakan pengganti dari PP sebelumnya yaitu PP nomor 24 tahun 2004.
Secara umum, PP ini mengatur tentang bertambahnya tunjangan bagi pimpinan DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tunjangan tersebut merupakan tunjangan untuk alat kelengkapan dewan.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga bertambah seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Bahkan, bagi pimpinan DPRD yang tidak memakai kendaraan dinas, maka akan mendapat uang transportasi.
Menurut Hamzah, sebelumnya PP tersebut diterapkan di daerah, maka perlu diketahui terlebih dahulu mekanismenya dan keterkaitannya dengan sistem keuangan daerah, jangan sampai hal ini menambah beban keuangan daerah.

“Kita di DPRD jangan senang dulu kalau ada kenaikan tunjangan karena jangan sampai menambah beban keuangan daerah. Jadi, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan daerah. Ini harus duduk bersama dulu dengan gubernur karena menurut penjelasan direktur perencanaan keuangan daerah, secara rinci pelaksanaan PP 18 di daerah diatur secara khusus oleh peraturan kepala daerah yaitu peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota. Nanti perlu ada sosialisasi terlebih dahulu ke stakeholder,” jelas Hamzah.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika PP ini nantinya betul-betul sudah berjalan, maka ia berharap hal ini bisa memotivasi atau memacu peningkatan kinerja para anggota dewan. Utamanya, aspirasi dari masyarakat harus diperjuangkan lebih maksimal.

“PP ini adalah keharusan, mau tak mau harus dijalankan karena merupakan perintah undang-undang. Saya berharap hal ini seiring sejalan pula dengan peningkatan kinerja teman-teman di DPRD. Utamanya tugas pokok kita dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan atau tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi karena tunjangan untuk memperlancar kinerja sudah dinaikkan” Jelasnya

Komentar