oleh

Pemprov Sulbar SK-kan Honorer Yang Sudah Meninggal

-Sulbar-19 views

2enam.com, Mamuju, – Carut-marut pengelolaan honorer di Dinas Pendidikan Sulbar kian memprihatinkan. Dari SK yang diterbitkan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bahkan menandatangi SK untuk honorer yang sudah meninggal.

Guru honorer yang dulu mengajar di SMAN 1 Budong-budong, Mamuju Tengah, atas nama Bakhtiar H Sirari diketahui sudah meninggal. Dia tercatat sebagai penerima SK bernomor 1008 dari 3626 SK honorer yang ditandatangani Ali Baal Masdar.

Honorer lainnya atas nama Abdul Kadir yang dulu mengabdi di SMAN1 Campalagian, Polman juga di SK-kan dengan nomor 342 juga sudah meninggal.

Data ini ditemukan oleh Forum Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap (PTT-GTT) Sulbar usai menerima salinan SK yang diterbitkan Pemprov Sulbar.

Sementara, data yang dihimpun FAJAR, sebanyak delapan orang yang selama ini mengabdi bertahun-tahun malah tidak masuk dalam daftar penerima SK.

Sebanyak 72 orang lainnya juga bermasalah. Delapan orang diantaranya sudah lulus CPNS, selebihnya tidak aktif lagi di sekolah tetapi masih ada namanya dalam SK. Ditemukan juga puluhan PTT-GTT sudah pindah ke sekolah kabupaten lain tetapi masih tercatat di sekolah lama.

Ketua Forum PTT-GTT Sulbar, Asraruddin mengatakan pihaknya sudah dua hari sejak SK diterima masih melakukan verifikasi. Puluhan data bermasalah itu, kata dia, masih akan bertambah karena masih terus dilakukan penginputan data.

Data lainnya, kata dia, belasan orang dalam SK melaksanakan tugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta tetapi di SK-kan di SLB negeri.

“Yang lebih miris, kami malah menemukan beberapa orang yang ada nama tetapi tidak pernah muncul atau mengabdi di sekolah. Ditengarai, dari temuan kami, mereka ditengarai anggota atau kerabat Kepsek. Kami punya data lengkap nama dan sekolahnya,”katanya.

Pihaknya menegaskan bakal membawa masalah ini untuk mengadu ke DPRD Sulbar, agar segera ada tindakan dari legislatif terhadap data honorer “siluman” yang di SK-kan.

“RDP sama DPRD Sulbar, ini baru rencana mau buat surat untuk diantar ke DPRD tetapi kita baru mau lihat kalender dulu hari apa bagusnya, sekaligus mempertanyakan alur uji kompetensi yang akan dilakukan Pemprov terhadap GTT-PTT,”katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Arifuddin Toppo mengakui ada nama penerima SK masih bermasalah. Dia menduga kesalahannya terletak pada kordinasi tim terpadu yang tidak maksimal.

“Sementara dicari tahu untuk dicocokkan, karena tim yang turun (verifikasi) itu terpadu, jadi tidak mungkin ada nama yang muncul tanpa informasi dari kepala sekolah,”katanya.

Dia memastikan akan mencoret data yang bermasalah itu, sehingga kemungkinan daftar penerima SK nantinya akan berkurang.

“Kita akan lihat apakah namanya sudah terdaftar sejak 2018. Yang bermasalah akan dikasi keluar namanya dari penerima SK,”katanya.

(Eka)

Komentar