Pemprov Sulbar Kaji Sanksi Bagi Perusahaan Tak Mengupah Sesuai UMK

Mamuju, Sulbar33 views

2enam.com, Mamuju  : Pemprov Sulbar belum menentukan ketegasan dalam menindak perusahaan yang tak mengimplementasikan UMK.

Menyelisik pelbagai penyedia kerja, masih ada yang belum mengupah karyawannya sesuai UMK. Padahal UMK wajib diberikan sesuai instruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Regulasi ini berlaku meski pemberi kerja dan pekerja melakukan konsensus atau penandatanganan surat pernyataan kesepakatan diupah di bawah UMK. Sanksinya pun tak main-main. Diancam pidana penjara setahun dan denda Rp 100 juta.

Meski sanksi tertera jelas, pemerintah tak ingin gegabah. Pemprov Sulbar ingin mengkaji sanksi itu, sebelum bersikap.

“Kita akan liat lagi regulasinya. Apakah pelanggaran admisnistrasi. Kalau pun ada pidana, kami akan kaji dulu,” ujar Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Rabu 1 Mei.

Ali Baal pun tak sepakat jika pekerja tak diupah selayaknya. Tetapi perlu pengkajian lebih dalam dan bijak, agar kebijakan yang terbit tak membuat penyedia kerja kabur.

“Kalau perusahaan pindah, kita sendiri yang rugi. Tapi jangan juga dia bermain-main. Gajinya Rp 10 ribu, tapi yang dikasih hanya Rp 1.000,” sebutnya.

Meski harus mengkaji dulu, Ali Baal mengaku hasilnya nanti tidak akan berat sebelah. Kebijakan yang akan ditetapkan sesuai regulasi.

“Insyaallah akan baik ke depan,” pungkas Ali Baal. (Saharuddin Nasrun/Red*)

Komentar