2enam.com, Mamuju : Pemerintah Provinsi Sulbar terus berupaya melakukan Penguatan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga Dinas Kominfopers bersama Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan monev Evaluasi penerapan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar.
Melalui sosialisai penguatan SPBE, yang melibatkan seluruh pengelola Website di Masing-masing OPD, pengelola SPBE didorong dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai Birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. .
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan SPBE menjadi penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Meskipun saat ini SPBE mengalami stagnasi, namun Pemprov tetap optimis melakukan peningkatan SPBE di seluruh OPD.
“Hari ini kita melakukan reviu untuk mendapatkan cermin capaian SPBE di Sulbar, dan cfds dari UGM untuk melihat sampai dimana capaian SPBE kita,” kata Idris saat membuka Sosialisasi
Dari laporan yang ada SPBE yang ada tidak mengalami kemajuan yang signifikan, penyebabnya karena OPD belum memiliki kesamaan visi terkait SPBE.
“Sehingga ada kepala OPD yang sedikit maju dan ada juga stagnan dan ada juga sama sekali tidak memberikan perhatian, nah ini menjadi indikator rotasi kepemimpinan OPD,” kata Idris.
SPBE menjadi jalan terbaik, untuk membangun ekosistem terkait keterpaduan layanan semakin baik.
“Yang paling penting adalah SDMnya di perkuat, kalau mau memperkuat SPBE maka harus di dukung oleh SDM san SPBE harus connect dengan layanan,” kata Idris.
Kepala Dinas Kominfopers Mustari Mula mengatakan reviu yang digelar nantinya menjadi acuan untuk perbaikan kedepan.
“Ini akan menjadi bahan kajian apa indikator yang menjadi kajian untuk perbaikan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar,” kata Mustari.
Ia mengatakan, dalam SPBE beberapa indikator yang menjadi penilaian seperti terkait kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan.
“Dalam sisi layanan, alhamdulillah nilai SPBE kita tinggi dibandingkan domain yang lain dan dari sisi kebijakan saat ini sudah melakukan penyusunan Pergub menjadi pedoman penyelenggaraan SPBE,” ucapnya.
Pelibatan, seluruh admin domain di internal OPD diharapkan dapat menjadi upaya perbaikan tata kelola website di masing-masing OPD.
(Rls)
Komentar