2nam.com, Mamuju, Permasalahan tapal batas yang sudah berlansung sudah 10 tahun antara kabupaten Matra dan Kabupaten donggala yang tidak terselesaikan sampai saat ini mengemuka saat kunjungan kerja Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B tewu di Kabupaten Matra beberapa waktu lalu
Sekaitan dengan hal tersebut Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi dengan pihak dari Kemenpolhukam. yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu di aula pertemuan Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 7 Februari 2017.
“kehadiran tim Kemenkopolhukam RI ke Sulawesi Barat akan disepakati kesimpulan bersama yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI untuk segera membentuk satgas” Ujar Carlo
dikatakan kita berharap semuanya bisa terselesaikan agar pembangunan Sulbar dan Sulteng tidak terhambat.
“Kalau pemerintah pusat sudah turun, pasti bisa terselesaikan,”tandas Carlo
Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin diantaranya, pemerintah daerah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada Kemendagri tentang batas/ruas wilayah administratif, dan Mendagri segera melakukan penyelesaian dengan Pemprov Sulteng, Pemprov Sulbar, Pemkab Donggala dan Pemkab Mamuju Utara, serta melaporkan hasilnya kepada Kemenkopolhukam paling lambat tanggal 25 Februari 2017, dan meminta aparat keamanan (TNI/Polri) bersama pemerintah daerah melakukan pengamanan dan meningkatkan deteksi dini di masing-masing wilayah demi mengcegah terjadi konflik terbuka di masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, Sekda Sulbar, Ismail Zainuddin, perwakilan Kemenpolhukam Bambang Sugeng, perwakilan Kemendagri Suci Handriani, Asisten I Pemprov Sulteng, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol.Nandang, Bupati Matra, Agus Ambo Djiwa, para perwakilan dari kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Donggala serta para OPD Provinsi Sulbar. (humas/farid-desi*)
Komentar