oleh

Pemprov Dan DPRD Sulbar Percepat Pembahasan KUA-PPAS

-Sulbar-19 views

2enam.com, Mamuju :  Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Tertutup pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 bersama DPRD Sulbar, Senin 29 Juli.

Usai rapat, SekProv Sulbar, Muhammad Idris saat ditemui mengungkapkan maksud dari rapat yang dihelat tersebut agar pembahasan APBD Sulbar 2020 tak mulur lagi seperti tahun sebelumnya.

“Kita terus berkonsolidasi antara pimpinan dan anggota dewan untuk memastikan tahapan-tahapan pembahasan RAPBD Sulbar 2020 bisa cepat. Rapat hari ini untuk mencari format agar tidak adalagi pembahasan yang berlarut-larut sehingga memperlambat pengesahan APBD kita diakhir tahun,” ungkap Muhammad Idris

Dijelaskan pula bahwa pembahasan KUA-PPAS antara pihak Pemprov Sulbar dan DPRD untuk menempatkan kesepakatan-kesepakatan awal yang telah direncanakan sesuai RPJMD agar nantinya tidak berlarut-larut pembahasannya

“Ini inisiatif yang kita ambil bersama, dan tadi kita sudah menyepakati beberapa hal untuk percepatan waktu, utamanya terkait penerapan garis-garis besar alokasi anggaran kita berdasarkan RPJMD yang telah ditetapkan,” lanjut Idris.

Mengenai besaran APBD 2020 nanti, SekProv Sulbar itu belum mengetahui pasti rinciannya. Hal ini berkaitan dengan jumlah Dana alokasi pusat yang akan diterima Sulbar tahun 2020 mendatang. “Besarannya belum final, kita masih dalam proses exercise,” tambahnya.

Pemprov Dan DPRD Sulbar Percepat Pembahasan KUA-PPAS

Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar , Sukri Umar saat ditemui mengungkapkan rapat Pembahasan KUA PPAS yang dilaksanakan tersebut juga membahas tentang target pendapatan daerah yang dinaikan.

“Tadi kita sama-sama membahas bersama TAPD untuk bagaimana pendapatan daerah kita digenjot karena asumsi kami untuk tahun 2020 kita akan naikkan. Kita dorong eksekutif untuk mencapai target-target tertentu yang rasional, kami target hingga 400 miliar pendapatan. Namun itu juga masih tarik menarik,” ungkap Sukri.

Sukri mengungkapkan masih banyak potensi-potensi daerah yang belum terkelola maksimal, seperti pajak kendaraan bermotor. (Ikbal*)

Komentar