oleh

Pelaksanaan Pilkades 2021 Belum Jelas

2enam.com, Mamuju :  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 belum jelas. Anggarannya belum jelas kapan pencairannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju, Mas Agung mengatakan, pelaksanaan Pilkades tetap sesuai Perbup 2021. Namun, anggaran tetap menjadi prioritas.

“Saya tidak berbicara pelaksanaan, intinya pelaksanaannya sesuai Perbub 2021 tetapi kita harus lihat masalah anggaran. Anggaran ini ada di APBD 2021 tetapi kapan cair saya tidak tahu,” kata Mas Agung.

Mas Agung juga mengungkapkan, diriny tidak memiliki kewenangan apa-apa terkait pelaksanaan Pilkades.

“Kedepan apakah panitia ini melaksanakan atau tidak, saya hanya Wakil ketua II. Sebagai kadis PMD saya masuk di wakil ketua II, saya tidak punya kewenangan apa-apa. Kalau ketua ada berarti wakil ketua I dan II tidak berfungsi, yang berfungsi adalah ketua umum dan sekretaris,” beber Mas Agung.

“Yang selanjutnya terkait ini pilkades adalah Anggaran, jadi dua hal pokok, saya tidak berbicara kapang pelaksanaan, intihnya pelaksanaanya sesuai perbub 2021. Tetapi sekali lagi kita harus melihat masalah anggaran, anggaran ini ada di APBD 2021, tetapi kapang cair saya tidak tahu,” tambahnya

Selain itu kadis juga menyamapaikan anggaran yang di butuhkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2021 sebanyak Rp 700 juta yang bersumber dari APBD pokok 2021

Dia juga mengunkapkan untuk Pilkades di tahun ini itu berpedoman kepada permendagri yang baru.

“Permendagri 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan karena anggaran yang akan di gunakan APBD 2021 seharusnya dalam pembetukan panitia itu Diktum mengingat harus mencantumkan nomor perda tentang APBD dan yang kedua nomor perbub tentang penjabaran APBD.

“Karena dana yang akan digunakan adalah APBD 2021, maka di Diktum mengingat dari SK panitia itu seharusnya secara aturan hukum harus di muat disitu, bahwa peraturan daerah kabupaten Mamuju Nomor tentang APBD dan yang kedua adalah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 2021 itu wajib karena anggaran yang akan di gunakan adalah anggaran APBD 2021 itu di SK panitia di cantumkan,” kunci Mas Agung.

Edo/m4r10

Komentar