oleh

Ombudsman: WFH Tidak Menggugurkan Kewajiban sebagai Pelayan Masyarakat

2enam.com, Mamuju : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan materi hasil monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik di kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju (27/7/2021).

“Kami menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik di beberapa wilayah kerja Karantina Pertanian,” ungkap Lukman Umar.

lebih lanjut, Lukman menyampaikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan.

“Pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mengukur kinerja kita dan menerapkan pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang ada,” tambah Lukman.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju dan juga secara online diikuti para penanggung jawab Wilayah Kerja yang ada di Sulawesi Barat.

“Meskipun kita ada yang WFH, namun itu tidak menggugurkan kewajiban sebagai pelayanan masyarakat,” pungkas Lukman.

Sedangkan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju turut menyambut baik hasil monitoring tersebut dan akan menindaklanjuti saran Ombudsman RI Sulawesi Barat.

“Kami akan segera menindaklanjuti saran Ombudsman RI Sulawesi Barat,” kata Agus Karyono.

Humas ORI Sulbar

Komentar