oleh

Nirwono Yoga Menilai Kinerja Anies Belum Berhasil

2enam.com, Jakarta : Tepat dihari Jumat (16/10/2020) kemarin, masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah memasuki tahun ketiga. Dalam kinerjanya Anies Baswedan dinilai belum berhasil secara signifikan dalam mengatasi macet dan banjir.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, kinerja Anies dalam mengatasi berbagai masalah yang sering disorot warga Ja­karta seperti banjir, macet, dan perkampungan kumuh, belum terlihat signifikan. Bahkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu disarankan fokus mengatasi dua masalah tersebut di sisa masa tugasnya.

“Jakarta secara umum tengah menuju bunuh diri ekologis. Masalah banjir, kemacetan, kam­pung kumuh belum kelihatan hasilnya,” ungkap Nirwono kepada wartawan ditulis Sabtu, (17/10/2020).

Dalam upaya mengatasi masalah itu, Anies justru dinilai semakin keteteran setelah adanya pandemi Corona. Hal ini memaksa Anies untuk mengalihkan anggaran program prioritas untuk penanganan Covid­-19.

“Gubernur ke depan harus menentukan skala prioritas. Jika tidak, Jakarta menuju senjanya, semakin terpuruk,” paparnya.

Nirwono juga mengatakan, bahwa anggaran yang ada saat ini kian menipis. Maka dari itu, mustahil Anies dapat mengejar 23 janji kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 lalu. Dia pun menyarankan Anies untuk memilih skala prioritas di sisa dua tahun masa jabatan­nya. Skala prioritas itu pertama menurut dia yakni membenahi Jakarta pasca pandemi. Selain itu, mengatasi banjir, macet, dan melakukan penataan kampung kumuh.

“Penataan permukiman padat penduduk seharusnya juga menjadi fokus program. Sebab, dari sinilah perbaikan Jakarta dimulai,” harapnya.

Nirwono mengungkapkan, pada saat ini sejumlah kampung kumuh di Ibu Kota menjadi zona merah penularan Covid-19. Sebab, lingkungan tidak sehat dengan sanitasi buruk, air bersih, dan persoalan lainnya.

“Pembangunan kampung yang sehat harusnya menjadi prioritas pembangunan pada 2021,” tandasnya.

Dalam menata kampung kumuh, Nirwono meminta peme­rintah bijak dan tidak melanggar tata ruang. Penyediaan hunian harus berjalan bersamaan dengan penataan kampung kumuh.

Selain itu, Nirwono juga mengingatkan agar Anies berjanji menyediakan 30 ribu rumah per tahun dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun dalam tiga tahun, target 30 ribu hunian itu belum tercapai. Pada­ hal idealnya, mencapai 60 ribu hunian per tahun.

Janji rumah dengan Down Payment (DP) nol rupiah, menu­rut Nirwono, juga tidak berjalan lancar. Padahal kebutuhan ru­ mah sangat mendesak bagi war­ga Ibu Kota.

“DP nol tidak signifikan. Le­bih baik bangun rusun seba­nyak­-banyaknya untuk penataan perkampungan kumuh. Begitu selesai masa jabatannya, Anies sudah menata seluruh kampung kumuh,” imbuhnya.

 

Komentar