oleh

BPK Dalam Keterbukaan Informasi Publik

-Mamuju, Sulbar-42 views
2enam, Mamuju , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan sulbar menggelar Diskusi Media Relation Workshop dengan tema ” paradigma pemberlakuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 dalam pelaksanaannya “.
Sekertaris BPK-RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Munajat Masulili, Menjelaskan, terkait paradigma pemberlakuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
” Peningkatan peran BPK pasca reformasi yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas dan bebas dari kkn, ” Kata Munajat Masulili. Jumat (19/8/2016).
Lanjut dikatakan, bahwa peran BPK sebagaimana ditegaskan dama pasal 23 huruf E,F,G Undang-undang 1945, 3 paket UU keuangan negara dan UU BPK itu sendiri. Hasil pemeriksaan BPK menjadi terbuka untuk umum setelah diserahkan kelembaga perwakilan sebagaimana dalam UU Nomor 15 tahun 2014
” BPK pernah memuat hasil pemeriksaanya di website BPK, namun karena terjadinya penyalahgunaan, saat ini BPK telah membuat kebijakan untuk mengendalikan permintaan informasi hasil pemeriksaan, silahkan datang kekantor kami,” Ujar Munajat.
Munajat juga mengatakan, dimana sekilas tentang BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri. Yang mana hasil pemeriksaan BPK disampaikan langsung kepada lembaga perwakilan seperti DPR,DPD dan DPRD dan disampaikan juga kepada pemerintah mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota atau entitas yang diperiksa.
” Etintas yang diperiksa meliputi pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, BI dan badan lainnya yang mengelola keuangan negara,” Ungkapnya. (FTH *)

Komentar