oleh

Media Gathering BPJS Kesehatan 2020, Bahas Penyesuaian Iuran Peserta JKN-KIS

-Mamuju, Sulbar-36 views

2enam.com , Mamuju : Demi menjalin Sinergitas dengan media, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mamuju Sulawesi Barat menggelar Media Gathering yang dilaksanakan di salah satu warung rumah makan yang ada di Mamuju, Kamis (23/7/2020).

Media Gathering diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 yang

Dalam kesempatan tersebut disampaikan terkait pencapaian yang telah diraih BPJS Kesehatan sekaligus sosialisasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

“Maksud dari kegiatan ini kami ingin menjelaskan informasi terkini terkait dengan regulasi yang sempat menjadi isu di media dan masyarakat terkait dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020,” ujar Adnan, Kabid. SDM, Umum & Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Mamuju

Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Media Gathering BPJS Kesehatan 2020, Bahas Penyesuaian Iuran Peserta JKN-KIS

Dikesempatan yang sama Putu Ary Wintara
Kabid. Kepesertaan & Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mamuju mengungkapkan, bagi peserta yang miskin dan tidak mampu iuranya dibantu oleh pemerintah.

“Negara hadir untuk peserta yang tidak mampu,” terangnya.

Perpres yang baru ini telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III.

Besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp.110.000 untuk kelas II, Rp. 42.000 untuk kelas III. Rp. 32.000

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

Selain itu, sebagai upaya mendukung tanggap pandemi Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.

(BU)

Komentar