LHKPN, Diharuskan Bagi Penyelenggara Negara

Mamuju12 views

2enam.com, Mamuju – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) sudah menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju, Muh Yani, di Kantor Bupati Mamuju, Rabu 13 Februari 2020.

“Jadi, itu adalah kita khususnya di birokrasi ini dan oleh pemerintah kabupaten Mamuju sudah menjadi kewajiban bagi pejabat eselon dua tiga camat kabag dan terkhusus juga bagi pokja pengadaan barang dan jasa,”kata Yani.

Terkait dengan LHKPN, kata Yani, sebagaimana sudah disosialisasikan oleh tim KPK sejak Januari pihaknya melakukan pendampingan kepada seluruh OPD dalam rangka kepatuhannya terhadap pengelolaan dan pelaporan harta kekayaan.

 

“Tujuannya, bagaimana kita yang di birokrasi patuh terhadap hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan kita dan pelaporan harta kekayaan kita, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta pencegahan indikasi korupsi,”ujarnya.

“Ini sudah setiap tahun dilakukan. Alhamdulillah kemarin progres kita sudah 88 persen kenaikannya sudah sangat signifikan dari beberapa tahun kemarin. Dan tahun ini kita berharap 100 persen,”sambungnya.

Untuk batas LHKPN, Yani mengatakan, 31 Maret. Jadi, pihaknya mengimbau kepada semua wajib lapor LHKPN sebelum batas akhir harus menyampaikan laporannya karena itu akan diverifikasi oleh KPK.

“Sampai Februari, progres kita sudah 30 persen. Dan saya selaku penanggung jawab terkait pelaporan ini akan mengawal dan saya yakin bisa 100 persen untuk tahun ini,”imbuhnya.

Jika ada yang tidak melaporkan itu, sanksinya berat. Kata Dia, sesuai dengan peraturan bupati tentang kewajiban birokrasi untuk melaporkan itu. Ketika tidak melaporkan itu, akan mendapatkan sanksi yang berat sesuai dengan PP 53.

“Jadi, dia akan diberikan sanksi penurunan pangkat satu tingkat, dan itu selama tiga tahun menjadi panismen mereka yang kedua pembebasan dari jabatannya,”tutur Yani.

(Eka)

Komentar