oleh

Kuasa Hukum Terdakwa Nilai Tuntutan JPU Salah Alamat

-Sulbar-16 views

2enam.com, Mamuju , – Pengadilan Negeri IB/Tindak Pindana Korupsi Mamuju menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan terdakwa kasus tindak pidana korupsi lampu jalan tenaga surya di Kabupaten Polman, Kamis, 17 Oktober.

Dalam pembelaannya, kuasa hukum terdakwa, Jamaluddin Jafar meminta kliennya, Andi Baharuddin Patajangi divonis bebas dan dikembalikan nama baiknya.

Pledoi yang dibacakan di depan Ketua Majelis Hakim, Andi Adha, Jamaluddin mengatakan, kliennya tidak punya wewenang untuk mengatur Anggaran Dana Desa (ADD), melainkan yang punya kewenangan itu adalah Kepala Desa.

Sementara untuk pengucuran ADD yang bersumber dari APBD dari kas daerah ke rekening para desa harus melampirkan dokumen berupa pelaksaan kegiatan, pengantar camat serta rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaam Masyarakat Desa (BPMD).

Sementara terdakwa, lanjutnya, sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa tidak terlibat secara formal maupun secara materil atas pengucuran Dana Desa tersebut.

“Jaksa salah alamat meminta pertanggungjawaban masalah ADD karena yang bertanggungjawab masala anggaran adalah Kepala Desa, bukan Kepala Bidang Pemerintahan Desa,”katanya usai sidang.

Sidang kemarin, majelis hakim menunda mendengar pembelaan dari terdakwa Haeruddin hingga sidang selanjutnya, pekan depan, Kamis, 24 Oktober.

“Dalam persidangan tadi, yang didahulukan Baharuddin. Kami selaku kuasa dari Haeruddin menyampaikan kepada majelis hakim untuk pembacaan pledoi atau pembelaan ditunda satu minggu ke depan. Pertimbangannya, kami sementara menggali isi dari tuntutan JPU,”kata Kuasa Hukum Haeruddin, Muhammad Amin Sangga.

Dia menilai tuntutan tujuh tahun dari JPU itu sangat emosional. Artinya, kata Amin, bukan dengan dasar pertimbangan hukum semata tetapi lebih kepada emosi pribadi dari JPU.

“Karena dalam fakta persidangan terkait dakwaan yang disangkakan kepada klien kami, sama sekali tidak terbukti dalam persidangan,” katanya.

Amin mencontohkan, dakwaan JPU itu adalah bicara terkait kemahalan harga pengadaan lampu jalan. Sementara yang terungkap dalam persidangan, lanjutnya, tidak ada terungkap harga lampu jalan lebih mahal. Justru harga lampu jalan yang diadakan oleh CV Binanga ini paling termurah di Indonesia Timur.

“Ini fakta persidangan. Kami melihat dari segi hukumnya, kalau keterangan dari dakwaan tidak bersesuaian dengan tuntutan berarti ada keterangan yang berubah-ubah, tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti diragukan kebenarannya,” ujarnya.

Sekadar diketahui, proyek ini dianggarkan pada 2016-2017 untuk menerangi 144 desa di Kabupaten Polman. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dinyatakan bermasalah sehingga diduga telah merugikan negara.

Kedua terdakwa mengarahkan para Kepala Desa untuk membeli lampu jalan kepada CV Binanga dengan memfasilitasi pembayaran lampu jalan di kantor BPMPD. Haeruddin selaku rekanan tidak memiliki kualifikasi ketenagalistrikan.

Sekadar diketahui, sidang sebelumnya, JPU menuntut Burhanuddin tiga tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, Direktur CV Binanga, Haeruddin dituntut tujuh tahun kurungan penjara dan dituntut membayar denda dan mengganti kerugian negara.

Andi Baharuddin Patajangi juga dituntut membayar denda sebesar Rp 150 juta. Apabila denda tak dapat dibayar maka diganti pidana selama 6 bulan kurungan penjara.

Sedangkan Haeruddin juga dituntut mengganti kerugian negara sebesar Rp 8.1 miliar. Jika, Haeruddin tak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.

Jika harta benda tidak cukup mengganti kerugian tersebut maka diganti dengan kurungan pidana selama tiga tahun. Haeruddin juga harus membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika tak dapat dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

(R/Eka)

Komentar