oleh

Ketua Bawaslu RI Resmikan Kampung Pengawasan di Mamuju

2enam. Mamuju : Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Mamuju menggelar launching kampung pengawasan yang diresmikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan, di lapangan Bambu Runcing desa Bambu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju Sulbar, Minggu 8 Maret 2020.

“Pada hari ini, kami meresmikan kampung pengawasan di desa Bambu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju Sulbar, sebagai langkah awal untuk mendorong partisipasi masyarakat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, luber,”kata Abhan saat diwawancarai wartawan, usai kegiatan.

Peresmian kampung pengawasan tersebut, Kata Abhan, bertujuan untuk menekan indeks kerawanan Pemilu (IKP) yang diketahui, bahwa Mamuju menempati urutan ke dua tertinggi IKP se Indonesia.

“Selain itu, politisasi sara bisa ditekan, hoaks dan ujaran kebencian bida diminimalisir, netralitas ASN bisa terjaga, sehingga semua kompetitor nantinya akan berkompetisi secara faer, secara luber, tidak ada intimidasi dan sebagainya,”ujarnya.

Abhan mengungkapkan, bahwa Mamuju memang masuk diantara 15 kabupaten kota yang termasuk indeks kerawanan pemilu yang tinggi. Tentu, kata Abhan, IKP adalah bagian dari deteksi dini, maka pihaknya dengan penyelenggara bersama stakeholder yang ada di Mamuju akan mengantisipasi potensi-potensi kerawanan itu.

“Tentu disini harus ada koordinasi bersama, serta komitmen bersama, untuk mewujudkan Pilkada di Mamuju ini yang berintegritas. Maka, ini harus kerja bersama tidak hanya Bawaslu, KPU, tetapi juga seluruh masyarakat,”pungkas Abhan.

Lanjut Abhan mengungkapkan, ada beberapa indikator yang mempengaruhi IKP Mamuju tinggi, salah satunya adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau melihat potensi Pilkada tahun ini karena ada petahana, itu potensi netralitas ASN akan meningkat. Tentu juga mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya,”imbuhnya.

Untuk itu, Bawaslu RI berpesan kepada Bawaslu kabupaten Mamuju untuk lebih mengawasi ASN pada pilkada tahun ini, sehingga harapan untuk menekan IKP Mamuju dapat terwujud.

“Iya. Pesan kami, mari bersama-sama mengawasi tahapan ini mulai awal sampai dengan akhir dan juga mengawasi potensi- potensi pelanggaran agar bisa kita meminimalisir diantaranya netralitas ASN, hoaks, ujaran kebencian dan politik uang,”harap Dia.

Abhan mengimbau, kepada masyarakat kampung pengawasan tidak hanya sekedar seremonial saja, tetapi nantinya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada dapat diimplementasikan.

“Artinya, apakah masyarakat sudah terdaftar di DPT atau belum. Begitupun juga kalau melihat ada pelanggaran segera diawasi dan dilaporkan ke Bawaslu. Dengan adanya kampung pengawasan, mudah-mudahan ini nantinya bisa menyebarkan virus kebaikan kepada desa-desa lain yang ada di kabupaten Mamuju,”tutur Abhan.

(Eka)

Komentar