2enam.com, Mamuju, Tim advokasi malabiq Abm Enny meminta kepada pihak pihak yang terkait dalam proses pilkada untuk tidak melakukan proses rekayasa laporan pelanggaran, yang seolah olah terjadi dengan maksud untuk mempengaruhi hasil rekapitulasi serta menjadikan panwas dan bawaslu sebagai tempat bergantung sebuah rekomendasi dengan target adanya perhitungan ulang Atau pemungutan suara ulang.
“kalau hal ini terjadi, jelas ini adalah delik pidana umum yang merupakan kewenangan polri, untuk itu kami meminta kepada panwas kabupaten dan bawaslu sulbar untuk cermat, teliti,dan kritis terhadap setiap laporan yang masuk” Ujar Hatta Kainang Via BBM
Dikatakan Jangan sampai terjadi modus mengorbankan diri seolah olah melakukan pelanggaran dengan target diproses,
“bagi kami proses laporan pelanggaran ada batas waktu dan setiap rekapitulasi yang telah selesai, dan ini warning bagi para Pihak untuk Jangan Coba Coba terkait hal itu” Tegas Hatta Kainang
Lanjut dikatakan meminta kepada panwaslu dan bawaslu serta kpu kabupaten dan provinsi untuk professional, kritis Jangan mudah diintervensi sehingga proses politik disulawesi barat ini tidak menjadi gaduh.
“setiap laporan yang masuk ke panwas dan bawaslu akan kami cermati apa betul murni laporan Atau hanya rekayasa dengan sengaja mengorbankan diri demi sebuah kepentingan pihak pihak yang terkait pilkada,yang jelas kpu prov dan bawaslu ri harus taat dengan tahapan pilkada yang telah disepakati” Ucap hatta
Komentar