oleh

“GERAM” Tolak RUU Omnibus Low

2enam.com, Mamuju : Di tengah gencarnya Isu Virus Corona (Covid-19), Penolakan RUU Omnibus Low terus di suarakan, Sejumlah Elemen Masyarakat yang Tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Mamuju (GERAM) Melakukan Aksi Unjuk rasa menolak Omnibus Low, di depan Gedung DPRD Provinsi Sulbar. Senin (16/03/20).

Massa aksi menuntut Pemerintah membatalkan Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Low Yang di nilai cacat Prosedural, pasalnya dimana menurut Massa Aksi pembahasan di lakukan secara sembunyi – sembunyi dan tidak melibatkan publik secara luas, Hal tersebut di nilai bertentangan dengan semangat Keterbukan Informasi Publik yang terbuat dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Sejumlah point Yang termuat dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, yang Mengatur tentang upah dan jam kerja dinilai menjadi ancaman serius bagi kaum Buruh, diubahnya Suakelola pendidikan ke Sektor Swasta, sehingga Negara di anggap gagal memenuhi Pendidikan rakyat miskin, di sebabkan oleh berubahnya Tujuan Pendidikan menjadi lembaga Nirlaba Baru.

“Negara melepaskan jelas berselingkuh dengan Asing, dimana upah kerja dan jam kerja memihak pada kaum pemodal, dimana uang pesangon, cuti , dan jaminan Sosial dihapus, serta kemudahan PHK Sepihak yang di kendalikan oleh pemodal.” Koordinator Umum, Edi dalam Orasinya

Penghapusan batas Hak Guna Usaha (HGU) dalam RUU Omnibus Low juga karena dapat menjadi Momok Untuk merampas hak tanah rakyat, dimana hak kelola industri atas tanah di akomodir sedangkan hak Guna tanah Atas rakyat tidak lagi menjadi rujukan.

“terbentuknya Bank tanah merupakan semangat monopoli tanah untuk kepentingan industri, sedangkan hingga saat ini konflik Agraria di wilayah Indonesia tak kunjung teredam.” Sebut Fathir Ketua GMNI Mamuju.

RUU Omnibus Low juga digugat oleh massa aksi karena Kontroversialnya terhadap penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang selama Ini satu-satu benteng terkait pencemaran Lingkungan.

“Hal ini tentu melegitimasi kepentingan Investasi tetapi tidak memperhatikan Dampak Lingkungan, yang mana AMDAL lah satu-satunya benteng untuk melindungi Lingkungan tetapi di hapus.” Lontar Alif Ketua BEM Hukum Unika Mamuju.

Massa Aksi yang sempat menunggu lama, Syahril Hamdani Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Sempat Beradu Mulut dengan Para Pengunjuk rasa

Keinginan Massa Aksi untuk Mengajak ketua Bapepamperda Komisi I DPRD Sulbar itu untuk ikut menolak RUU Omnibus Low, harus bertepuk sebelah tangan, lantaran Anggota Komisi I DPRD Sulbar itu beralasan dirinya tidak dapat menentukan sikap di karenakan harus melalui mekanisme rapat untuk mengeluarkan sikap dari komisi.

“Untuk menentukan sikap saya harus rapat dan menyampaikan ini ke anggota DPRD yang lain, tetapi saya mendukung gerakan Adik-Adik.” Kata Anggota Fraksi Gerindra Dapil Polman I tersebut.

Kurang lebih dua jam melakukan Aksi, Massa Kemudian membubarkan diri secara tertib dan damai

(MR)

Komentar