oleh

DPRD Rekomendasikan Penolakan PPPK

2enam.com, Mamuju : DPRD Mamuju mengeluarkan rekomendasi terkait penolakan pengangkatan PPPK jika biaya penggajian dibebankan kepada daerah.

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta mengatakan, yang menjadi masalah karena penggajian dibebankan kepada APBD.

“Saya sebagai lembaga DPRD bersurat ke bupati agar bupati menindaklanjuti surat ke menteri terkait agar aturan ini bisa ditinjau kembali,” kata Syamsuddin Hatta. Senin 8 November 2021

Jika belum ada kejelasan terkait sumber penggajian dihentikan dulu tahap kedua dan ketiga.

“Kenapa? Karena kita membutuhkan anggaran 88 miliar. Pertanyaannya dari mana kita mau dapat anggaran itu,” sebutnya.

Olehnya, lanjut Syamsuddin, ia juga mendorong agar hal itu ditindaklanjuti di tingkat pusat. Sebab, daerah bakal tidak mampu menggaji PPPK.

M4R10

Komentar