oleh

DPRD Mamuju Akan Hearing Pemerintah Des

2enam.com, Mamuju, Hingga April ini, masih ada 83 desa dari total 87 desa se Mamuju yang belum menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jika sampai Mei mendatang APBDes tersebut belum juga disetor ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) maka Dana Desa (DD) tahap I tahun anggaran 2018, berpotensi ditunda.

Kepala DPMD Mamuju, Abdul Rahim Mustafa mengatakan, DD tahap pertama untuk 88 desa itu sebesar Rp14,6 miliar dan hanya bisa disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) jika sudah menyerahkan dokumen APBDes.

“Tapi baru lima desa yang selesai. Jadi belum bisa disalurkan semua,” kata Rahim,

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata desa terkendala pada gambar desain pembangunan fisik dan Rencana Anggaran Biaya RAB). Padahal seharusnya desa sudah menyelesaikan APBDes sejak Januari 2018.

“Termasuk masalah SDM, karena kadang-kadang kades baru mengganti semua perangkatnya. Jadi pemerintah dimulai dari awal lagi,” urainya.

Olehnya, jika 83 desa tersebut hendak mencairkan DD tahap satu, maka harus merampungkan APBDes dalam paling lambat akhir April. Jika sudah menyeberang ke penyaluran DD tahap II Mei nanti, otomatis akan tertunda. Hanya bisa dicairkan jika pada tahap selanjutnya desa bersangkutan elampirkan APBDes dan SPj tahap tahun 2017. Dia juga menyatakan pemerintah desa menyelesaikan APBDes dan SPj tepat waktu, mengingat DD itu dibutuhkan untuk membangun desanya dan otomastis tidak bisa dicairkan tanpa dokumen yang dipersyaratkan.

“Kalau tidak cair, yang rugi bukan kades tapi masyarakat,” tambahnya.

Terhadap pemerintah desa, Rahim, meminta agar jika mendapati kendala segera menghubungi pedamping desa atau berkoordinasi dengan DPMD.

Terpisah  Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi sangat menyayangkan lambatnya pihak pemerintah  Desa menyerahkan APBDes. Pasalnya bisa membuat  jalannya pemerintahan  desa terganggu.

“Kami akan memanggil (hearing) Pemerintah Desa untuk  mengetahui  apa yang  menjadi  masalah utama. Ini ada kemungkinan para pendamping desa kurang maksimal  dalam melakukan  tugasnya,  ini butuh dievaluasi,” tegasnya. (Rls*)

Komentar