Dokumen Kepemilikan Balak-Balakang di Minta Di Perkuat

Sulbar15 views

2enam.com, Balikpapan,Tim dari Pemprov Sulbar langsung bertolak ke Kalimantan Timur Menghadapi kisruh terhadap dugaan pencaplokan Kepulauan Balabalakan seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2106 RTRW Kabupaten Paser, Kaltim, pasal 40 poin C butir 6 tertulis Kepulauan Balabalagan, Rabu, 15/03/ 2017.

Tim yang dipimpin langsung Karo Pemerintahan Abd. Wahab Hasan Sulur bersama Perwakilan Pemkab Mamuju hendak melakukan klarifikasi ke Pemprov Kaltim. Akan tetapi, pada saat berkordinasi dengan Pemprov Kaltim , Kamis,16 Maret 2017, pihak Pemprov Kaltim menyampaikan pejabat yang berkewenangan tidak berada di tempat sehingga tim dari Pemprov Sulbar baru akan diterima besok (Jumat, 17 Maret 2017)

Tidaak bertemu dengan jajaran Pemprov Kaltim, Kepala Biro Pemerintahan , Abdul Wahab Hasan Sulur bersama Perwakilan Pemkab Mamuju langsung menemui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan I Kemendagri, Enda Kastanya yang sedang berada di Kaltim. Disambangi di Hotel Grand Senyiur, Kaltim, untuk meminta kejelasan terhadap kisruh Pulau Balabakang, Mamuju Sulbar.

Kepada Kasubdit Toponimi dan Kodefikiasi dan Data Wilayah I Kemendagri, Enda Kastanya, Wahab Hasan Sulur menyampaikan tujuan dari kunjungan tersebut berdasarkan arahan dan perintah Penjabat Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu untuk melakukan klarifikasi.

Dikatakan, salah satu bukti nyata kepemilikan Pemprov Sulbar atas pulau tersebut dilihat dari sejarah dan peta peninggalan Belanda. Tidak hanya itu, Pulau Balabalakang masuk dalam wilayah Sulbar juga tercantum dalam kopian arsip negara, bahkan dalam UU Pembentukan Sulbar, Pulau Balabalakang juga tercantum didalamnya

Lebih lanjut Wahab menyampaikan, Provinsi Sulbar merupakan provinsi termuda kedua setelah Kalimantan Selatan yang memulai pembangunan dari titik nol. Sangat disayangkan, sikap dan tindakan Pemprov Kaltim mengklaim salah satu daerah milik Sulbar, apalagi Kepulauan Balak-Balakang kaya akan potensi Sumber Daya Alam.

” Kasian sekali kita, baru membangun daerah, dan ada potensi yang ingin dikelola tiba-tiba ada permasalahan seperti ini”, bebernya.

Mendengar maksud dan tujuan dari Tim Pemprov Sulbar, Enda Kastanya menyampaikan salah satu solusi kepada Pemprov Sulbar untuk segera menempuh jalur perundang-undangan serta mengumpulkan data-data akurat untuk memperkuat posisi Pemprov Sulbar atas kepemillikan daerah tersebut, karena sesuai data dan fakta hukum yang ada, sudah jelas Pulau Balabalakang memang milik resmi Pemprov Barat.

“Saya berharap, persiapkan saja apa yang harus menjadi data pendukung untuk memperkuat argumen, karena kalau gugusan itu memang dikelola dengan baik, dalam arti Kepedulian Pemprov Sulbar tehadap gugusan Itu , walaupun secara geografis bisa kita lihat pulau tersebut lebih dekat dari Kaltim,Balabalakang tetap wilayah Sulbar.” tutur Enda.

Enda juga menerangkan, Pulau Balabalakang sudah dikukuhkan dan telah terdaftar ke PBB sejak 2013 lalu, dimana daerah yang dimaksud masuk dalam wilayah Sulawesi Barat. la juga mempertanyakan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemprov Sulbar terhadap pulau tersebut, dukungan apa saja yang telah diberikan apakah berupa bantuan anggaran serta dukungan kepada masyarakat.

“Data data tersebut penting sebagai data pendukung bahwa Pulau Balabalakang memang merupakan wilayah Sulbar,” tegas Enda

Kepala Bagian Pemerintahan Mamuju,Ali Rahman menyampaikan, wewenang penuh seutuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, selaku penentu kebijakan dari bagian-bagian daerah NKRI. tetapi, ia sangat menyesali permasalahan yang telah terjadi.

” Sangat lucu wewenang kan ada di pusat tetapi kok bisa seperti ini, kami kasian bu masyarakat kami sudah bagus tiba-tiba seperti ini” ungkapnya

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada berupa peta Belanda pada tahun 1682 merupakan fakta kongkrit. Tidak hanya itu, ia tegas membantah jarak tidak menjadi tolak ukur kepemilikan suatu daerah.

” Persoalan bukan jauh dekat, memang wilayah orang yah wilayah orang” tandas Ali. (humas prov sulbar/farid*)

Komentar