oleh

BPS : Majukan Perekonomian, Pemerintah Butuhkan Data Sebaran Investasi

-Mamuju, Sulbar-12 views

2enam.com, Mamuju – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) adakan Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Sulbar di d’Maleo Hotel Mamuju, Kamis (29/03/18).

Dalam sosialisasi ini nantinya diharapkan pemerintah bisa melakukan estimasi pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Sebab saat ini pemerintah mengharapkan data yang lengkap mengenai sebaran investasi.

Kepala BPS Sulbar Suntono, SE, M.Si mengatakan, jika saat ini bentuk investasi pemerintah itu global, jadi pemerintah ingin mengetahui secara rinci investasi itu dari mana saja.

“Pemerintah mengharapkan memiliki data yang lebih lengkap, karena investasi pemerintah itu global satu saja, total investasi, total pembentukan modal tetap bruto. Jadi pemerintah itu ingin tahu sebenarnya kalau investasi itu dirinci menurut institusi sebarannya dari mana, di pemerintah ada berapa, di swasta ada berapa dan rumah tangga ada berapa,” katanya.

Masih menurut Suntono, dengan adanya sebaran investasi dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan informasi kepada investor dalam menginvestasikan uang dan modalnya. Namun saat ini pemerintah belum bisa memberikan informasi yang lengkap kepada investor, karena tidak memiliki data.

Kekurangan data menjadi alasan Bappenas meminta BPS untuk melakukan penhitungan sebaran investasi tersebut.

“Inilah dasar kita di Bappenas, untuk kita hitungkan pemerintah. Jadi pemerintah meminta kepada Bappenas untuk dihitungkan, kami diminta oleh Bappenas menghitung,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, jika sebaran investasi tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah daerah pun akan menggunakannya.

“Saya kira tindakan pemerintah daerah tidak jauh-jauh nawaitunya dari pemerintah pusat. Kan pemerintah daerah juga kalau ingin menumbuhkan ekonominya membutuhkan informasi mengenai investasi, dan ngak bisa tidak,” tegasnya.

“Ekonomi akan tumbuh ketika mempunya investasi, dan ketika pemerintah ditingkat provinsi sudah mempunyai informasi ini dan tidak digunakan, maka itu akan sangat sayang sekali,” tutupnya. (74b*)

Komentar