oleh

BEM FT Unika Mamuju Aksi di DPRD Mamuju

2enam.com, Mamuju, РMenyikapi dan mengevaluasi kinerja pemerintah terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik (FT) Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju gelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Kamis, 23 Januari

Dalam aksinya mengatakan, infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, transportasi, bangunan, jalan dan fasilitas publik.

“Kebutuhan publik yang kami maksud adalah apa yang memang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun ekonomi,”kata korlap aksi Wardi

BEM FT Unika Mamuju Aksi di DPRD Mamuju

Mereka juga mengatakan, sebagai mahasiswa FT Unika Mamuju secara disiplin ilmu akademis, mereka perlu ikut andil dalam mengawal dan mengkaji kinerja pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Mamuju.

“Kami menilai begitu banyak kekeliruan dan kerancuan dalam pelaksanaan infrastruktur di Kabupaten Mamuju baik dalam kajian akademis maupun secara prosedural,”ujarnya.

Adapun poin yang menjadi pengkajian sekaligus tuntutan mereka dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Kabupaten Mamuju.

“Yang pertama, laksanakan Perpres nomor 172 tahun 2014 tentang LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang swakelola sesuai dengan prosedural,”pungkasnya.

Mereka juga meminta, pemerintah mengatur dan secepatnya mengesahkan Perda tentang tata ruang wilayah kota (RT/RW).

“Kami meminta transparansi penggunaan anggaran pembangunan landscape (Manakarra Tower), mengedepankan asas manfaat dari segi pembangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tutur Korlap.

Selain pemerintah Kabupaten Mamuju, mereka juga meminta Kejati Sulbar segera memeriksa ada temuan pengadaan kapal feri mini yang dianggarkan Pemkab Mamuju sebesar 1,7 miliar tahun anggaran 2017/2018.

“Mengharapkan pemerintah lebih mengedepankan penganggaran pembangunan dalam sektor pengembangan perekonomian daerah,”tutup mereka.

(Eka)

Komentar