oleh

Begini Tanggapan Dewan Terkait Teguran Mendagri Ke Petahana Mamuju

-Mamuju-1 views

2enam.com, Mamuju : Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), baru-baru ini mengeluarkan rilis, yang secara tegas memberikan teguran kepada 37 peserta calon petahana kepala daerah, termasuk Kabupaten Mamuju Habsi Wahid-Irwan Pababari (Habsi-Irwan), yang ikut kontestasi Pilkada serentak 09 Desember 2020 mendatang

Dilansir dari laman media Liputan6.com, teguran keras kepada para bakal calon petahana yang disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu disampaikan usai mereka mendaftrakan diri di KPU.

“Mendagri tegur keras sebanyak 36 bupati, wakil bupati, Walikota, Wakil Walikota dan 1 gubernur terkait ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan,” kata Akmal lewat pesan singkat, Senin (07/9/2020), di Laman Liputan6.com.

Dalam rilis yang disampaikan Akmal selaku Dirjen Kemendagri, itu juga disampaikan bahwa para bakal calon kepala daerah petahana yang mendaftar, akan menerima sangksi. Salah satunya yakni menunda pelantikan.

Teguran yang di berikan kepada para petahana yang kembali maju dala Pilkada serentak tahun 2020 termasuk 2 kabupaten yakni kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju.

Menanggapi teguran dari Mendagri tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Azwar Anshari Habsi, saat dimintai keterangan mengaku tak ingin berkomentar terhadap masalah itu.
“saya tidak jawab soal itu,”pungkas Azwar Anshari Habsi, sambil pergi dari hadapan wartawan di Kantor DPRD Mamuju, Rabu, (09/09/2020).

Begini Tanggapan Dewan Terkait Teguran Mendagri Ke Petahana Mamuju

Selain itu Ramliati Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Mamuju mengatakan pada saat petahana melakukan Pendaftaran mereka telah merencanakan dengan matang.

” Ini bukan suatu langkah yang positif mengingat beliau seminggu sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran Perbup untuk mencegah penyebaran Covid-19,”ungkap Ramliati.

“Tapi seminggu setelahnya justru dia yang mempertontonkan pelanggaran Perbup.karena Perbup itulah yang kami hargai kami dari tim Tina-Ado tidak mengundang secara terbuka massa untuk mengantarkan Paslon Tina-Ado karena Perbup itulah yang kami hargai,”ujarnya.

Lebih lanjut Ramliati menuturkan justru petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Perbup.”bisa jadi karena ini sementara kami mengumpulkan data.berkali kali kami minta untuk kembali dilakukan rapat tapi pimpinan belum merespon,”tuturnya.

Terkait surat undangan terbuka yang beredar tentang temuan tersebut, pihaknya telah mendapatkan dan dijadikan pegangan yang didapatkan dari media sosial.

“Ada kami dapatkan di media sosial.itu adalah bentuk pelanggaran, kesengajaan untuk mengajak massa.petahana telah melanggar Perbup yang dia buat sendiri,”tutupnya

(MRz)

Komentar