oleh

Bawaslu Mamuju Akan Mengevaluasi Data Pemilih Dipilkada Mamuju 2020

-Mamuju-4 views

2enam.com, Mamuju, – Terkait evaluasi pengawasan Pemilu menuju Pilkada Mamuju 2020, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju, Rusdin mengatakan, bahwa yang perlu dievaluasi itu, terkait dengan data pemilih.

“Dari sisi pengawasan, kami di Bawaslu sesuai dengan rapat kemarin yang difasilitasi oleh Kesbangpol, kami sudah sampaikan bahwa untuk persiapan pengawasan kita di Pilkada 2020 berdasarkan evaluasi kita kemarin di Pemilu, yang perlu dievaluasi itu, terkait dengan data pemilih,”ujar Rusdin saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Kamis (31/10/2019).

Rusdin berharap, semua pihak bersinergi dalam hal pemutahiran data pemilih, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Disdukcapilnya, kemudian KPU sebagai penyelenggara tehnisnya.

“Jadi, carut marut terkait dengan DPT kemarin itu, kami harap Pemda dapat menuntaskan perekaman e-KTP sehingga agak muda penyelenggara dalam hal proses pemutihan datanya,”tuturnya.

Kemudian kata Rusdin, terkait Pilkada 2020 nanti mengingat Pemilu kemarin, pihaknya memproses banyak pelanggaran terkait netralitas ASN, Ia mengatakan, bahwa itu perlu diwaspadai.

“Untuk 2020 ini, kami sorot lagi bahwa perlu diwaspadai terkait dengan netralitas ASN ini,”kata Rusdin.

Terkait dengan money politik, Ia mengatakan, bahwa semua pihak harus memerangi.

“Mulai dari pemerintah, Partai Politik, serta semua unsur,”harapnya.

“Yang kami proses kemarin, ada dari Pemda, Pemprov dan kementerian lembaga. Yang vertikal toh! Yang jelas kita itu, berdasarkan data KSN itu, nomor dua terbanyak dalam hal proses netralitas ASN,”sambung Rusdin.

Untuk pengguna media sosial, Rusdin mengungkapkan, bahwa pihaknya akan membuat MOU dengan beberapa pihak.

“Mungkin dengan Kominfo, itu juga kita sorot,”pungkasnya.

Selanjutnya terkait dengan data Dirjend Dukcapil, Rusdin mengaku, tidak mendapatkan akses kesana.

“Kalau kami, tidak diberikan akses. Cuman, kalau kami meminta data, kami berhubungan langsung dengan Dukcapil. Jadi, kalau ada data yang dikecualikan, itu mungkin tidak bisa diberikan ke kami,”imbuh Rusdin.

“Contohnya pada Pemilu kemarin, ada salah satu warga negara asing yang terdapat dalam DPT yang berhasil ditemukan, itu yang kami sorot di rapat dan memang pihak imigrasi juga mengatakan itu, bahwa memang kemudahan dalam hal memperoleh rekomendasi ke Dukcapil, sehingga itu bisa masuk. Dari, masalah kemarin, pemerintah memang harus selektif dalam pengurusan dokumen itu,”tutup Rusdin.

(Eka)

Komentar