oleh

Bawaslu dan KPU Mamuju Menunggu Tambahan Anggaran APBN

-Mamuju-0 views

2enam.com, Mamuju : Bawaslu dan KPU Mamuju masih menunggu anggaran tambahan dari APBN untuk keperluan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Petunjuk Teknis (Juknis) penganggaran APBN itu tak dipahami sepenuhnya.

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, permohonan tambahan anggaran yang diusulkan beberapa waktu lalu sudah dipenuhi Pemkab Mamuju 100 persen. Bahkan, telah dicairkan sejak Kamis 9 Juli.

Bawaslu dan KPU Mamuju Menunggu Tambahan Anggaran APBN

“Kemarin, tambahan anggaran kami sekira Rp 700 juta. 50 persen APBD dan 50 persen APBN. Dari APBD sudah cair sekira Rp 390 juta. Kalau dari APBN belum ada. Jukinsnya belum kita pahami,” kata Rusdin, saat dikonfirmasi, Sabtu 17 Juli.

Sehingga, lanjut Rusdin, total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pertama dan setelah adendum ini sekira Rp 8,9 miliar. Anggaran tersebut bakal dimaksimalkan.

Menurutnya, penambahan anggaran dari Pemkab Mamuju diperuntukkan untuk biaya operasional penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penambahan masa kerja.

Untuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi pengawas Peserta dan Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) masih menggunakan anggaran awal. Tahap berikutnya, Bawaslu Mamuju masih akan mengkoordinasikan ke Bawaslu RI, terkait penyediaan APD.

“Rp 700 juta itu termasuk di dalamnya APD senilai sekira Rp 400 juta. Tapi, karena Juknis dari APBN yang kami tidak pahami, kami hanya dapat 50 persen dari APBD, hingga saat ini,” jelas Rusdin.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebutkan, anggaran tambahan yang bersumber dari APBN telah cair sekira Rp 1,9 miliar dari total sekira Rp 2 miliar.

“Kalau dari Pemkab Mamuju 100 persen sudah kami terima. Kemarin kami dapat Rp 4,8 miliar. 50 persen APBD dan 50 persen APBN,” sebut Hamdan.

Hamdan mengaku, masih menunggu sisa anggaran dari negara. Sebab, anggaran itu khusus dipakai menyediakan APD di tingkat KPPS.

(4d3)

Komentar