oleh

Bantuan Lansung Tunai Terkendala Data dari Desa

2enam.com, Mamuju  – Mewabahnya Covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi masyarakat . Program padat Karya, seperti Program Kartu Prakerja, Bansos PKH melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi satu solusi.

Rencananya, BLT ini bakal disalurkan melalui Dana Desa (DD). Hanya saja, proses pencairan DD terkendala administrasi. Belum lagi, data penerima BLT ini belum rampung, proses pendataan sementara berjalan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar Jaun mendesak agar pemerintah kabupaten mempercepat asistensi pencarian DD. Termasuk soal pendataan bakal penerima bantuan.

Dia menjelaskan, seluruh desa harus mendata warganya. Sasaran BLT ini bukan bagi warga yang masuk daftar Kartu Prakerja dan (BPNT).

“Warga itu bukan yang masuk PKH (Program Keluarga Harapan) dan yang terdaftar program Kartu Prakerja,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar Jaun, Selasa 21 April 2020

Di Sulbar sendiri, sudah melakukan Refocusing berdasarkan arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). Disimpulkan dana yang bersumber dari Dana Desa itu nilainya mencapai Rp170 miliar di Sulbar. “Ini khusus BLT, belum termasuk seluruh program padat karya,” terang Jaun.

Pencairan akan dilakukan setelah kabupaten melakukan asistensi terhadap pertanggungjawaban DD yang masuk dari setiap desa. Setelah proses asistensi barulah dapat dilakukan pencairan Dana Desa. Setelah dana desa cair kemudian melakukan penyaluran BLT berdasarkan data penerima BLT di desa. “Sekarang ini, untuk BLT masih berjalan pendataannya,” ujar Juan.

Dia mengharapkan, proses pendataan itu segera rampung sehingga dapat memperjelas penerima BLT, dan mempwrcepat penyalurannya.

Diketahui, Penyaluran BLT ini pada Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendes) Nomor 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Program Padat Karya Tunai Desa sebagai operasional Permendes. Dan BLT untuk sementara direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan, mulai April hingga Juni. Setiap bulan penerima BLT mendapat Rp 600 bulan per keluarga.

Plt Kepala Bidang Pembinaan dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ikhwan Mahmud membenarkan proses pencairan Tahap I Dana Desa di Sulbar ini belum rampung. Tercatat baru 115 dari 575 desa yang menerima DD. Sisanya terkendala administrasi.

Kata dia, dua syarat paling penting dalam proses pencairan DD, yakni Peraturan Bupati (Perbup) dan APBDdes. Jika kedua hal itu belum rampung, tentunya menghambat proses penyaluran DD, dan ikut menghambat penyaluran BLT.

“Penyaluran BLT akan terhambat apabila Dana Desa Tahap I 2020 belum disalurkan ke seluruh desa. Sampai dengan saat ini baru sekitar 115 dari 575 desa yang sedang/sudah salur dengan nilai Rp 46,5 miliar,” sebut Ikhwan.

Dia membeberkan, hingga saat ini, desa-desa di wilayah Polman dan Mamasa sama sekali belum ada penyaluran. Keterlambatan diakibatkan belum dipenuhinya persyaratan penyaluran, yakni Perbup tentang Dana Desa dan APBDes.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Lutfi Muis mengatakan saat ini pihaknya sementara melakukan penyusunan data yang akan menerima BLT. Pihaknya juga sudah melaporkan ke Provinisi terkait kuota untuk Mamuju.

“Kalau kita di sini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kuotanya 24.702. Sekarang karena ditanggulangi provinsi, 1.015, ditanggung pusat BPNT, 7881. Jadi tersisa 15.806 belum terbantu,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah berkordinasi dengan perangkat desa. Sayangnya, sampai sejauh ini belum juga ada laporan.
“Kitta sudah hubungi desa mendata, tapi dia kurang respon. Padahal data dasarnya itu dari desa,” katanya.

Terkait jumlanya, kata dia, tiap KPM akan menerima Rp75 ribu. Sedangjan jatahnya 18.400 KPM untuk BLT.

“Dari 18.400, kurang 15.806 jadi ersisa 2.594. itulah sisanya kita mau larikan ke non DTKS, 2003. Sasaran kita untuk nont program belum terdaftar lebihnya taadi 2.594,” ujarnya.

(4r)

Komentar