oleh

APBD-P Akan Segera Ditetapkan dan APBD Pokok Akan Segera Dibahas

-Sulbar-17 views

2enam.com, Mamuju, – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sudah disetujui bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar, Dr. Junda Maulana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/10/2019).

“Memang persetujuan bersama dengan DPRD periode lalu dan sudah ada hasil asistensi dari Kemendagri. Jadi otomatis, tuju hari setelah diterimanya hasil asistensi dari Kemendagri, selanjutnya dibahas dan ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif,”ujarnya.

Dr. Junda Maulana juga mengungkapkan, bahwa hasil asistensi dari Kemendagri harus ditetapkan dalam minggu ini.

“Saya kurang tau persis kapan diterima hasil asistensi dari Kemendagri itu, tetapi informasi yang saya dapatkan jumat kemarin. Jadi, minggu ini harus ditetapkan,”pungkas Dr. Junda Maulana.

Lanjut Ia mengatakan, bahwa hasil asistensi dari Kemendagri itu sendiri tidak dapat berubah setelah pembahasan oleh eksekutif dan legislatif.

“Hasil asistensi dari Kemendagri itu tidak berubah lagi. Kecuali kalau ada hal-hal yang diputuskan Kemendagri tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dianggarkan maka itu yang menjadi pembahasan. Mungkin ada penguatan saja,”ungkapnya.

Terkait APBD Pokok 2020, kata Dr. Junda Maulana, sekarang sudah masuk pada tahapan pembahasan RAPBD.

“Tentunya, pembahasan RAPBD ini berkaitan dengan DPRD baru. Sekarang kita menunggu alat kelengkapan Anggota DPRD. Mudah-mudahan alat kelengkapan Anggota DPRD ini sudah terbentuk sehingga ada banggar yang sudah dibentuk untuk melakukan pembahasan bersama,”tutur Dr. Junda Maulana.

Lebih lanjut Ia mengatakan, bahwa pembahasan RAPBD bisa saja dilakukan saat ini, hanya saja pembahasan itu bukan lagi secara kolektif banggar.

“Pembahasan bisa dilakukan saat ini, tetapi yang membahas itu bukan lagi secara kolektif banggar karena yang membahas itu adalah Ketua DPRD bersama eksekutif. Hanya kita tidak menginginkan pembahasan tidak melibatkan Anggota DPRD lainnya yang notabenenya tergabung dalam banggar sehingga kita menunggu DPRD untuk melakukan pembentukan alat kelengkapan, setelah itu dilakukan pembahasan mengingat peraturan perundang-undangan tentang persetujuan bersama paling lambat tanggal 30 November mendatang,”tuturnya.

Diketahui bahwa APBD-P 2019 sebesar 2,1 triliun. Masih tetap sama dengan tahun sebelumnya.

(Eka/*)

Komentar