oleh

Andi Dodi Tanggapi Nasib Aset Pemda Mamuju

-Mamuju-2 views

2enam.com, Mamuju:Menanggapi persoalan aset daerah, milik pemerintah Kabupaten Mamuju Wakil Ketua DPRD, Andi Dodi angkat bicara.

Diketahui sebelumnya,anggota DPRD Komisi II bersama pihak Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPAKD), kabupaten Mamuju menggelar rapat dengar pendapat di ruang aspirasi DPRD Mamuju, yang membahas tentang aset milik Pemkab yang menuai sorotan publik.

Hal tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dodi angkat bicara, menurutnya persoalan aset milik Pemkab Mamuju sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,baik persolan operasional mobil, biaya penjualan gedung lama DPRD, sampai feri mini.

“Menurut saya,nilai taksir pada waktu pelaksanaan pembongkaran itu yang bisa dikembalikan nilainya memang kecil, karna itu, barang habis,” kata Andi Dodi, Kamis,(17/9/2020).

Selain itu,dirinya merasa,masyarakat patut bersyukur lantaran masih ada nilai yang bisa didapatkan dari hasil pembongkaran tersebut.

“Kami merasa bersyukur karna itu sudah ada pengembalian ke kas daerah sekitar 60 juta 200 memang tidak ada target harus berapa,kita bersyukur karna dua keuntungan bisa di dapat seperti bangunan DPRD baru dan masterplan manakarra tower,” tandasnya.

Dirinya juga mengaku bahwa persoalan aset tersebut jangan dijadikan bahan jualan pada momentum pilkada Mamuju.

“Jangan di moment pilkada hal seperti ini kemudian di jadikan bahan, karna kalau saya mau kembali pada saat 10 tahun lalu, tapi kami tidak begitu,”ujarnya.

Sementara mengenai operasional mobil yang dipertanyakan, dirinya mengungkapkan bahwa mobil yang ada itu telah diputihkan.

Dirinya menjelaskan, pemutihan kendaraan dinas itu bisa dilakukan dengan ketentuan antara lain, barangnya sudah tidak bisa berfungsi atau kendaraan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi, sesuai peraturan menteri dalam negeri (Mendagri)nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

“Kalau mobil itu, diatur dalam undang-undang mengenai kepemilikan mobil kalau sudah empat tahun itu sudah bisa diputihkan, saya yakin bagian aset tidak berani melakukan pemutihan apabila tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa, mobil itu sudah ada pengembalian sejak tahun 2018 dan itu telah diserahkan ke kas daerah.

“Saya yakin itu mobil sudah tidak layak, dan itu sudah lebih empat tahun, itu mobil juga ada sejak jaman SDK,” ungkap Andi Dodi.

Sementara soal keberadaan feri mini, dirinya mengutarakan bahwa pihaknya telah mengusulkan untuk diaudit.

“Maka turunlah tim audit pada saat itu dan ada temuan oleh tim audit, dan itu sudah ada pengembalian oleh pihak kontraktor,”tutupnya.

Sementara diketahui sebelumnya Wakil Ketua 1 DPRD kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta menuturkan,akan menggelar rapat bersama OPD karena apabila rapat hanya di lakukan oleh pihak Komisi II dengan BPKAD itu tidak akan tuntas.

“Karena aset hanya mencatat secara administrasi yang penggunaannya terletak di setiap OPD untuk itu kehadiran OPD dengan BPKAD kita sinkronisasikan kesana kalaupun ada yang sudah masuk di rananya inspektorat, inspektorat juga akan di panggil,”ujarnya.

Rapat tersebut akan segera dilakukan dalam waktu yang dekat setelah rampung penggandaannya komisi II rapat secara internal.

(MRz)

Komentar