oleh

Ali Baal Lantik Anggota KI Provinsi Sulbar Periode 2020-2024

2enam.com, Mamuju :  Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, melantik lima anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulbar periode 2020-2024, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 27 Juli 2020.Adapun kelima Komisioner KI Provinsi Sulbar yang dilantik, yakni Dul Haj Muchtar Mahmud, Bakhtiar Ahmad, Andi Fachriady Kusno, Asia Rahim dan Surakhmat.

Pelantikan kelima Komisioner KI Provinsi Sulbar, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 188.4/262/SULBAR/VII/2020.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, menyampaikan  ucapan selamat kepada para Komisioner KI Provinsi Sulbar yang baru dilantik.

“Sebagai pribadi dan atas nama Pemprov Sulbar, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara Komisioner KI Provinsi Sulbar yang baru, selamat bekerja. Saya berharap kepercayaan yang diamanahkan kepada saudara berlima akan dapat dilaksanakan dengan baik, terutama untuk meningkatkan penguatan demokrasi dan partisipasi publik, demi mensukseskan pembangunan, dengan adanya keterbukaan informasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik,”ucap Ali Baal

Ali Baal mengemukakan, KI adalah lembaga yang bersifat independen, namun demikian dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam perundang-undangan, KI provinsi hendaknya selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, badan-badan publik dan masyarakat.

Olehnya itu, Ali Baal berharap, agar KI Provinsi Sulbar dalam pelaksanaan tugas kedepan dapat memaksimalkan  sosialisasi kepada badan-badan publik dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan sosialisasi yang memadai, semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya terkait keterbukaan informasi.

“Semua pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama, bahwa keterbukaan informasi publik bukan berarti keterbukaan yang sebebas-bebasnya, melainkan keterbukaan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan,”tandas Ali Baal

Selain itu, lanjut Ali Baal, yang terpenting juga dipahami semua pihak adalah tugas dan wewenang KI, begitupun kategori dan jenis informasi publik, sengketa dan tata cara penyelesaian sengketa  informasi publik.

Melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta semua OPD dapat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebab keberadaan akan hal tersebut sangat penting di setiap badan publik.

“Saya mengingatkan, pentingnya PPID setiap badan publik, oleh kerena itu semua OPD sebagai badan publik memberi perhatian serius untuk membentuk PPID, sebagai bentuk kesungguhan kita melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,”tutur Ali Baal

(Rls)

Komentar