oleh

ADKASI Sorot Refocusing Anggaran Yang Dilakukan Pemerintah

2enam.com, Mamuju : Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyoroti kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah di masa pandemi ini.

Asosiasi tersebut menganggap refocusing anggaran yang dilakukan pamerintah baik di pusat maupun daerah berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi ikut kedodoran.

ADKASI juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan legislatif dalan merumuskan kebijakan refocusing.

Ketua Umum ADKASI, Lukman Said mengatakan, secara konstitusi, kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait refocusing dianggap sebagai pelanggaran. Karena memberikan wewenang pada bupati, walikota dan gubernur memangkas APBD seenaknya.

“APBD tiba-tiba dipotong. Kebijakan yang simsalabim, kebijakan yang tidak populis untuk kepentingan rakyat. Hampir seluruh kabupaten yang direfocusing anggarannya tidak bisa menyerap di atas 50 persen,” kata Lukman, di sela-sela acara Silaturahmi dan Workshop ADKASI Regional Sulteng, Sulbar dan Sulsesl, di Matos Mamuju, Minggu 20 September.

Contohnya, lanjut Lukman, ada kabupaten di Sulbar yang merefocusing anggarannya hingga Rp 100 miliar namun hanya terserap enam persen. Uang itu mengendap di bank. Tidak terjadi perputaran ekonomi.

“Di Sulbar, tidak ada kabupaten yang penyerapannya di aras 50 persen. Pasti di bawah 50 persen. Nah, kewenangan itu bisa menimbulkan tindak pidana korupsi. Karena tidam ada yang mengawasi,” jelas Lukman.

Olehnya, lanjut Lukman, ADKASI meminta supaya kebijakan tersebut direvisi. Sebab, jangan sampai juga refocusing ini sijadikan sebagai senjata bagi calon petahana yang bakal bertarung di Pilkada nanti.

“Sudah banyak laporan, saya tak mau sebut kabupaten mana, turun membawa bantuan atas nama dia (petahana, red) ternyata bantuan pusat dan untuk kepentingan politik,” bebernya.

Menurutnya, ADKASI sudah bersikap dan sepakat APBD tahun 2021 fokus pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, red) tanaman pangan dan kelautan harus menjadi perhatian utama. Kalau perlu sektor infrastruktur dikurangi hingga di bawah 50 persen,” tandasnya.

Ketua panitia, Jupri Mahmud mengatakan, silaturahmi para anggota DPRD region Sulteng, Sulsel dan Sulbar sebagai upaya menyamakan persepsi APBD tahun 2021 terhadap pemulihan ekonomi dan memastikan pembangunan tercapai dengan maksimal.

“Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi. Diharapkan bagaimana dengan kegiatan ini dapat menyamakan pendapat pada APBD 2021 yang akan datang,” pungkas Jupri yang juga ketua DPRD Polman.

(MRz)

Komentar