Mamuju, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Ismail Zainuddin melakukan pertemuan bersama SKK Migas dalam rangka mendengarkan persentase hasil migas baik secara Nasional maupun Internasional di ruang pertemuan Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (13/3/2018).
Gubernur Sulbar, pada kesempatan tersebut menyampaikan, terkait sumber daya alam pulau Balak-Balakang dan gugusannya, pihaknya mengharapkan pendapatan hasil minyak bumi dan gas alam (migas) harus jelas.
“Kantor perwakilan harus ada di Mamuju, agar pendapatan dapat masuk ke Sulbar, begitupun dengan dana bagi hasil (DBH) harus masuk ke Sulbar juga,” ucapnya.
Dikatakannya, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, terutama dalam penentuan nama beberapa gugusan pulau berdasarkan data yang telah ada.
“Pemberian nama sejumlah pulau tersebut lebih cenderung sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan, itu perlu untuk dilakukanlakukan revisi data, sebab dari sistem administrasi, sebagian gugusan wilayah yang mengunakan nama cenderung ke Kalsel, itu merupakan gugusan wilayah Sulbar, dan Pemprov Sulbar memiliki data yang sangat akurat dan lengkap terkait hal tersebut,” kata Ali Baal.
Kepala Departemen Hubungan Masyarakat SKK Migas wilayah Kalimantan-Sulawesi, Sebastian Judus memaparkan, rapat tersebut bertujuan sebagai silaturrahim bersama Pemprov Sulbar sekaligus memberikan gambaran hasil migas yang terdiri dari hulu berdasarkan tupoksi kinerja dengan mencari dan mengangkat minyak dan gas alam dari perut bumi.
“Harapan kami dari tahun-tahun sebelumnya komunikasi dan koordinasi tetap berjalan dengan baik di wilayah sulbar dan tetap dipertahankan, atau lebih ditingkatkan,” tutur Judus.
Disampaikannya pula, untuk pengelolaan migas, Menteri ESDM RI selaku pelaksana kegiatan yang telah berpatner dengan badan usaha terkait hulu migas, membutuhkan teknologi yang canggih terutama di daerah sulawesi, kalimantan menuju arah papua yang berpenghasil posil-posil serta laut karam.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda, Junda Maulana,Kepala Biro Tapem, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Parman Parakkasi, Plt. Kepala BPKAD Sulbar, Amir Biri, perwakilan dari BUMD Sulbar, Arifin Raseng dan H. Rialy dan beberapa dari jajaran SKK Migas. (Rls/N4N0*)
Komentar