oleh

Pihak BPJS Kesehatan Mamuju Belum Menerima Salinan Putusan MA

2enam.com, Mamuju : BPJS Kesehatan Mamuju  mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan judicial review Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) terkait Perpres 75 tahun 2019 dan keputusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan Mamuju belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut dari BPJS Kesehatan Pusat , sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut, ” Ujar  Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik  BPJS Kesehatan Mamuju  Adnan  Selasa 10 Maret 2020 Saat ditemui di Kantornya

Adnan mengaku, saat ini BPJS Kesehatan Mamuju belum bisa berkomentar banyak  soal putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan Mamuju  akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,”

Sebagai informasi, judical review yang digugat ke MA bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran Januari lalu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. dan MA mengabulkan permohonan tersebut

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:

Pasal 34
(1.) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
(2.) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

(MRz)

Komentar