2enam.com, Mamuju : Fenomena serangan fajar berupa pemberian uang bukan lagi hal baru di masyarakat. Fenomena ini selalu muncul pada momen pemilu. Baik di masa kampanye maupun di hari pencoblosan.
Maraknya peredaran uang di masyarakat pada momen pemilu tersebut, menjadikan potensi peredaran uang palsu (Upal) juga meningkat. Masyarakat perlu lebih cermat.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar, Gunawan Purbowo pun meminta semua pihak mewaspadai peredaran upal di momen pesta demokrasi.
Menurutnya, kasus peredaran upal di momen politik sebenarnya belum pernah terjadi di Sulbar. Contohnya pada Pemilu 2019 tidak satu pun kasus upal ditemukan.
“Pemilu 2019 tidak ada pengaruhnya (terhadap upal). Justru di tahun 2020 ada temuan dari kepolisian sampai 504 lembar. Ada pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu,” kata Gunawan.
Upal yang beredar tersebut didapat di dua kabupaten di Sulbar. Yakni Majene dan Pasangkayu. Kasus tersebut kemudian berproses di kepolisian.
Hanya, Gunawan tidak menampik potensi peredaran upal ketika jumlah uang beredar lebih banyak dari biasanya. Apalagi kebanyakan proses transaksi dilakukan secara tunai.
“Kalau potensi misalnya karena peredaran uang lebih banyak dan transaksi tunai lebih banyak untuk kegiatan dan sebagainya, memang ada,” bebernya.
BI pun, kata dia, selalu konsen mengingatkan masyarakat agar melakukan proteksi secara mandiri dengan mengenali uang rupiah.
“Di BI ada program CBP (Cinta Bangga, Paham) rupiah, salah satu tujuannya mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Sehingga ketika masyarakat menemukan ciri-ciri yang tidak sesuai, berarti bukan asli,” tutur Gunawan.
Gunawan mengaku, ketika masyarakat mencurigai keaslian uang rupiah boleh melaporkan ke bank terdekat. BI juga nantinya akan menindaklanjuti laporan tersebut.
Sekadar diketahui, sejak 2019 hingga 2023, BI Sulbar menemukan edaran uang palsu sebanyak 526 lembar yang didominasi pecahan besar Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Paling banyak di tahun 2020 dengan 504 lembar upal.
Komentar