2enam.com, Mamuju : Kondisi APBN 2023 hingga Oktober 2023 menunjukkan kinerja yang stabil ditengah ketidakpastian perekonomian global saat ini. Dari sisi penerimaan, tercatat bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 860,79 Miliar atau 73,53 persen s.d. Oktober 2023.
Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tahtjo Purnomo mengatakan, kinerja belanja negara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni meningkat sebesar 7,02 persen. Kenaikan belanja negara tersebut tentunya memberikan dampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di regional Sulawesi Barat.
“Secara agregat, sebagian besar sektor utama penerimaan perpajakan neto terjadi peningkatan pada bulan Oktober 2023. Sektor yang menyumbang kontribusi terbesar pada pertumbuhan penerimaan perpajakan neto, yaitu pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 52,04 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, kinerja kumulatif sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib menempati posisi tertinggi dengan pencapaian sebesar 20,63 persen. Penerimaan pajak dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib meningkat 45,74 persen pada bulan Oktober 2023 dibandingkan dengan bulan September 2023.
Selanjutnya, kontribusi penerimaan dari sektor Industri Pengolahan sebesar 13,29 persen dan disusul dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,95 persen Perkembangan penerimaan perpajakan neto dari sektor Industri Pengolahan pada bulan Oktober 2023 menunjukkan tren yang positif.
“Penerimaan yang terealisasi meningkat sebesar Rp11,07 miliar atau sebesar 1,86 persen dibandingkan dengan bulan September 2023. Subsektor Industri Makanan dan Minuman tetap stabil memberikan kontribusi paling besar dengan realisasi sebesar Rp10,99 miliar pada bulan Oktober 2023 yang meningkat 1,41 persen dibandingkan dengan bulan September 2023,” sebutnya.
Pada sisi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Oktober 2023, persentase peningkatan terbesar terjadi pada belanja barang sebesar 28,11 persen atau senilai Rp1,1 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Peningkatan signifikan ini disebabkan karena adanya Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju – Majene TA 2022-2023 (Multi Years Contract) Rp74,71 miliar dan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Terdampak Bencana Gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene Rp43,42 miliar
“Pelaksanaan Prasarana Permukiman Sulawesi Barat. Selain belanja barang pada peningkatan terbesar kedua terjadi pada belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar 10,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja bansos yang diperuntukkan pembayaran bantuan pendidikan tinggi pada STAIN Majene sebesar Rp. 4,34 miliar dan bantuan
pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp. 82,50 juta,” ungkapnya.
Selanjutnya, realisasi belanja pegawai meningkat 6,92 persen dari tahun anggaran sebelumnya karena terdapat penambahan jumlah pegawai, PPPK, dan penambahan satker yang memiliki pagu belanja pegawai yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama Sulbar, dan Rumah Sakit Bhayangkara.
Selanjutnya, Insentif Fiskal juga mengalami kontraksi karena adanya perubahan dalam periode penilaian sebagai dasar dalam penyaluran Insentif Fiskal pada TA 2023, dan Dana Desa ikut terkontraksi karena belum terdapat percepatan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap l.
“Secara keseluruhan, kinerja APBN di regional sulawesi Barat s.d. Oktober 2023 tetap terjaga sehingga diharapkan dapat memberikan optimisme dan menjadi ‘pengungkiť bagi peningkatan aktivitas perekonomian di regional Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Komentar