2enam.com, Mamuju : Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Oktober 2023
FGD yang digelar dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dihadiri Tim Monitoring Pusat dari Kementrian terkait penanganan percepatan penurunan stunting, bersama Tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, Forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulbar.
Kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar. Pihaknya terus berupaya untuk menekan angka Stunting di Sulbar. Sebab sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 35,0 persen.
“Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Sulbar mulai dari level nasional sampai level daerah,” kata Idris.
Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin mencari tau penyebab utama penyebab stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan.
Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menekan stunting di Sulbar . Salah satunya, mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar.
“Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting,” kata Idris.
Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain.
” Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, “dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,”ucap Idris.
Permasalah lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus diselesaikan.
“Secara Kebijakan Pemprov Sulbar sudah melakukan kerja sama dengan Polda sebagai bentuk usaha untuk melakukan percepatan termasuk melibatkan OPD melakukan intervensi dua kecamatan, Kita juga mendorong kepala sekolah mengambil inisiatif, begitu juga pelibatan Posyandu,” jelas Idris.
Ia berharap dalam forum FGD dalam menyelesaikan masalah stunting adalah konsistensi kepedulian Nasional. “Harapan kami posisi Sulbar dapat bergeser dari urutan dua nasional bisa tercapai,” ucap Idris.
Kepala BKKBN Sulbar, Rizki Murwanto mengatakan, BKKBN Sulbar sudah bergerak banyak hal berkolabirasi dengan pentahelix. Seperti pemerintah, media, akademisi, swasta dan pengusaha.
“Kami juga selanjutnya peningkatan posyandu kita terus lakukan. Tataran atas bekerja dan kami juga memiliki tenaga-tenaga militan juga bergerak,” bebernya.
Selain iut, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk bisa datang ke Posyandu. “Makanya kami harapkan semua bisa bergerak baik di provinsi maupun di kabupaten agar Stunting dapat diturunkan,” ucapnya.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, drg. Agus Suprapto menuturkan, monev tersebut untuk memastikan semua sumber daya dalam percepatan penurunan Stunting tepat sasaran. Bukan hanya rapat saja. tapi sampai ke desa-desa.
myu
Komentar