Fraksi DPRD Sulbar Sampaikan Pandangan Umum Nota Keuangan dan RAPBD 2024

2enam.com, Mamuju : DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna terkait pandangan fraksi terhadap nota keuangan dan RAPBD Sulbar tahun 2024.

Paripurna tersebut diselenggarakan di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Kamis 12 Oktober. Paripurna tersebut turut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengatakan, pihaknya menyoroti berbagai persoalan yang termuat dalam RAPBD Sulbar 2024. Salah satu yang disoroti adalah alokasi penganggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Kita tahu APBD Sulbar kita di tahun depan akan fokus pada Pilkada. Di mana ruang fiskal kita sangat terbatas dan harus dialihkan ke hal yang penting. Jangan sampai APBD itu hanya segelintir orang yang merasakan,” kata Suraidah.

Selain itu, kata dia, Pemprov Sulbar mesti bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi pelayanan dasar di kabupaten.

“Kita tahu kebutuhan pelayanan dasar ini menjadi kewajiban kita. Tidak melihat Pemprov dan Pemkab. Tapi yang namanya masyarakat, kita harus berkewajiban memenuhinya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Suraidah mengungkapkan, dana bagi hasil sawit yang akan masuk dalam APBD Sulbar 2924 harus benar-benar dimanfaatkan.

“Pempro Sulbar mesti memaksimalkan dana bagi hasil untuk membangun infrastruktur di wilayah sawit. Jembatan penghubung desa Leling ke Mamuju Tengah sangat membantu warga di sana,” sebutnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, para anggota dewan memberikan respon terhadap penjelasan gubernur mengenai RAPBD Sulbar.

“Pada umumnya fraksi memberi atensi terhadap asumsi umum, seperti pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran dan paling spesifik adalah mengenai belanja dan pendapatan,” jelasnya.

Dari aspek pendapatan, DPRD masih konsen untuk bagaimana eksekutif memberikan perhatian dan dukungan untuk menambah peluang-peluang PAD yang ada di Sulbar.

“Menariknya adalah, asumsi belanja operasional dan belanja modal yang mereka selalu perbandingkan. Dan itu secara umum RAPBD di daerah mana pun larinya ke sana. Seberapa konsen kita konsen belanja modal dibanding belanja operasional,” jelas Idris.

myu

Komentar