Rahendro Jati : Layanan Kemenkumham Harus Didekatkan Dengan Masyarakat

2enam.com, Mamuju :  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar, Rahendro Jati, menyatakan bahwa semua layanan Kemenkumham Sulbar harus disosialisasikan dan didekatkan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan pada Pelaksanaan Legal Expo Pelayanan Publik bersama Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan, Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji Kepala Divisi Keimigrasian, Rahendro Jati dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto di Pelataran Rumah Adat Mamuju  Minggu (13/8/2023).

“Kegiatan hari ini adalah salah satu bentuk dari upaya mensosialisasikan, mendekatkan sekaligus mengintegrasikan layanan Kemenkumham Sulbar sehingga masyarakat semakin terbantu dan terlayani dengan baik” ujar Rahendro.

“Sebagai instansi vertikal, Kemenkumham Sulbar berkomitmen untuk selalu hadir memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Sulawesi Barat serta aktif menjalin berkolaborasi dengan semua stake holder yang punya keterkaitan terhadap seluruh layanan yang ada dilingkungan kementerian Hukum dan HAM” sambung Rahendro.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan berharap masyarakat dapat mendapat manfaat dari pelayanan hukum dan HAM pada acara Legal Expo 2023 di Rumah Adat Mamuju.

“Salah satu pelayanan yang diberikan pada pelaksannaan kegiatan itu yakni layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada pendaftaran Perseroan Perorangan” ujarnya

Kakanwil dalam kesempatannya itu, mengajak para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya melalui pendaftaran perseroan perorangan pada stand Kemenkumham Sulbar.

“Pendaftaran Perseroan Perorangan ini sebagai wujud kontribusi dalam peningkatan perekonomian bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM,” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu

Kakanwil juga mengatakan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku UMK, maka peluang kemudahan berusaha ini harus didorong bersama-sama.

“Baik oleh Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan penggiat pemberdayaan UMK,” sambungnya.

Untuk itu, kata Kakanwil, Kemenkumham mengajak kolaborasi antar stakeholder untuk bersama-sama menggaungkan dan memajukan UMK di Sulawesi Barat.

Legal Expo 2023 berlangsung semarak. Selain pembuatan paspor ada juga penyuluhan hukum, informasi Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU), pameran hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Legal Expo merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kemenkumham HDKD ke-78 tahun 2023.

Ia menilai penyelenggaraan Legal Expo menjadi momentum bagi Kemenkumham untuk mendekatkan dan mengenalkan pelayanan baik itu Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan Hukum dan HAM dari Kanwil Kemenkumham Sulbar.

Di peringatan Hari Lahir Kemenkumham ke-78 ini, Kakanwil berharap dapat semakin mempererat kesatuan dan semakin meningkatkan kinerja dalam bingkai pembangunan menuju indonesia emas.

“Dengan tema peringatan tahun ini, kita yakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya

rls

Komentar