2enam.com, Mamuju : Pengentasan stunting menjadi hal yang ditekankan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun.
Pemprov Sulbar bersama BKKBN Sulbar akan terus bersinergi dalam menekan masalah stunting.
Sebagai provinsi dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, pemerintah provinsi terus berupaya menekan empat masalah plus satu yang menjadi prioritas. Terpenting dilakukan seluruh pihak adalah upaya, kerja keras dalam melakukan penurunan stunting.
Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana menjadi pintu pembuka Indonesia sejahtera.
Ia menjelaskan, tolak ukur sejahtera ada tiga, pertama orangnya sehat, orangnya cerdas pendidikan tinggi, ketiga orangnya memiliki uang banyak dompetnya tebal dengan penghasilan kerja.
“Menuju anak cerdas maka semua harus sekolah, anak juga harus sehat agar tidak stunting,” kata Zudan saat sambutan pada peringatan Harganas di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 31 Juli 2023
Dirinya optimis masalah stunting, yang dihadapi dapat cepat selesai apalagi dengan pelibatan berbagai pihak, seperti pendamping keluarga, posyandu, termasuk keterlibatan Babinsa dan Babinkamtibmas.
“Agar stunting turun , saya sudah menyurati ke seluruh Bupati, Perubahan APBD stunting jadi prioritas di APBD. Nanti RKPD 2023 dan RKPD 2024 kita fokuskan empat masalah plus satu kita selesaikan ini jadi program cepat kita didukung Forkopimda,. Saya juga memonitor penanganan stunting ini setiap minggu melalui zoom,” cap Zudan.
Pembina Wilayah Sulawesi Barat, Drg. Widwiono, menuturkan, sangat optimis apa yang telah dilakukan Pemprov Sulbar beserta seluruh jajarannya dalam menekan angka stunting di Sulbar.
Dirinya mengaku sangat salut dengan apa yang dilakukan Pemprov Sulbar dengan menggunakan data.
“Basis data yang tidak kita ragukan akurasinya. Itu yang dilakukan Pemprov Sulbar. Saya juga salut karena monitoring dilakukan setiap minggu,” ujarnya.
Ia menuturkan, intervensi anggaran dilakukan menyeluruh di setiap kabupaten. Anggarannya berasal dari APBD dan Dana Desa (DD).
“Anggaran DD bisa digunakan di setiap desa. Nilainya saya tidak tahu persis,” bebernya.
Plt Kepala BKKBN Sulbar Rezky Murwanto, Harganas dihadiri seluruh pendamping keluarga dan duta genre. Harganas yang digelar merupakan wujud komitmen pemerintah bersama BKKBN menyelesaikan stunting.
“BKKBN terus berupaya dan bersinergi berbagai unsur pemerintah daerah. Harganas ini kita berharap dapat menuju keluarga bebas stunting Indonesia maju semoga ini menjadi momentum yang baik,” ucapnya.
Berbagai upaya juga dilakukan, seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat baik dampaknya dan pencegahannya.
rls
Komentar