2enam.com, Jakarta : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, S.TP.,MM mendampingi Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi melakukan audiensi dengan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo di Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/6/2023)
Turut hadir mendampingi Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat Jamila, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muhammad Jaun dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Indahwati Nursyamsi.
Maksud dan tujuan dari kunjungan selain silaturahmi sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.
Dalam menerima audiensi Pj. Gubernur Sulbar, dr. Hasto Wardoyo didampingi Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Nopian Andusti, SE.,MT.
Menurut Hasto, lebih efektif melakukan pencegahan stunting ketimbang memperbaiki anak yang sudah stunting menjadi tidak stunting.
Dalam paparannya, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya stunting adalah kekurangan gizi sebelum dan memasuki masa kehamilan. Disinilah pentingnya pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan catin ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting, ujarnya.
Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan kami telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD KB Kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.
Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran, ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan komitmennya untuk bergerak bersama pemerintah provinsi, kabupaten, mitra kerja dan mengajak seluruh ASN Sulawesi Barat untuk menjadi orangtua Asuh Anak Stunting dan memantau langsung penyerapan anggaran BOKB dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik hingga dapat terserap 100 persen dan memastikan anggaran tersebut tepat sasaran.
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.
rls
Komentar