2enam.com, Mamuju : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju bekerjasama dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat melalui program BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting) memberikan bantuan kepada 68 Keluarga Beresiko Stunting dengan sasaran utama kepada Ibu Hamil dan Keluarga yang memiliki Baduta/Balita di Desa Saletto, Kec Simboro, Kabupaten Mamuju. Jumat (14/04/2023)
Dengan mengusung tema “Penuhi Kebutuhan Gizi untuk Cegah Stunting”, KPP Pratama Mamuju memberikan bantuan kepada keluarga beresiko stunting dalam bentuk paket berupa Susu Fomula, Makanan Tambahan Pendamping ASI dan Telur.
Kepala KPP Pratama Mamuju, Ikhsan, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada Keluarga Beresiko Stunting di Desa Saletto murni dari patungan para pegawai di KPP Pratama Mamuju, bukan dari DIPA atau Anggaran yang dimiliki oleh kantor.
“Selain mengumpulkan pajak dari masyarakat baik yang kaya maupun menengah ke bawah, kami juga ingin memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang beruntung, sebagai bentuk rasa syukur kami para pegawai di KPP Pratama Mamuju. Kedepan silaturahmi dan kerjasama dengan BKKBN terutama teman-teman dilapangan akan terus kami lanjutkan melalui program -program yang kami miliki” lanjut Ikhsan.
Kegiatan kerjasama antara BKKBN Sulbar dan KPP Pratama Mamuju melalui program BAAS ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat terkhusus di Kabupaten Mamuju, serta untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarga yang beresiko stunting.
BAAS merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung kepada Baduta/Balita Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting. Penyaluran bantuan dapat dilakukan secara langsung atau lembaga penyalur yang disepakati bersama.
Dalam penyaluran bantuan ini, KPP Pratama Mamuju dan BKKBN Sulbar dibantu oleh Penyuluh KB se-Kecamatan Simboro bersama Tim Pendamping Keluarga Desa Saletto yang terdiri dari Kader KB, Kader PKK dan Bidan Desa.
rls
Komentar