2enam.com, Mamuju : Bantuan sanitasi air bersih dari Unicef, Amerika yang dibangun di lingkungan Sese Selatan, Kelurahan, Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat peruntukannya untuk masyarakat justru dijadikan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri sendiri oleh pengelola. Sehingga hal itu dikeluhkan warga.
Pasalnya tak tanggung-tanggung pengelola mematok iuran tinggi dengan dalih untuk membeli voucher listrik dan biaya pemeliharaan membayar iuran terendah Rp 50.000 hingga mencapai Rp 200.000 perbulannya. Dengan hitungan Rp 5.000 perkubik.
“Bahkan perna saya diancam mau di putus itu kilometer dan menarik motor saya karena sudah menungga tiga bulan pada saat itu saya tidak punya uang,” kata salah satu warga yang tak ingin disebutkan namanya, Sabtu (21/1/2023).
Dia menyebut dalam sebulan ia membayar iuran air 100.000 hingga Rp 200.000.
“Dulunya ada sekitar seratusan lebih masyarakat yang memakainya, sekarang tinggal setengahnya saja karena tidak sanggup membayar iurannya,” ujarnya.
Sementara Rukun Tetangga (RT) 2 Lingkungan Sese Selatan Kelurahan, Rangas, Armawan Adi saat ditemui mengatakan pembangunan sanitasi air bersih tersebut dibangun tahun 2018 lalu, itu merupakan bantuan dari Unicef, Amerika. Pembangunannya dikerjakan langsung oleh lembaga Asosiasi KSN Sanitasi Seluruh Indonesia (AKSANSI) dari Jakarta.
“Ini bantuan dari Unicef melalui lembaga AKSANSI kemudian disalurkan ke masyarakat untuk dimamfaatkan sarana air bersih dan mengurangi stunting,” ujarnya.
Kata Armawan, selain sanitasi air bersih juga dibangun tempat penampungan tinja dari rumah warga. Namun kini sudah tak terpakai karena tak terurus.
Menurutnya iuran yang dipungut pengelola dinilainya terlalu memberatkan warga. Padahal bantuan sanitasi air bersih tersebut dari UNICEF bukan milik perorangan yang mata airnya dari pengeboran. Bahkan lokasinya merupakan hibah dari warga setempat.
“Ini yang menjadi keluhan warga selama ini, sehingga banyak warga terpaksa memutus dan memilih mengambil air kesungai meski jaraknya puluhan hingga ratusan meter,” ujarnya.
Sementara Lurah Rangas, Syarifuddin menanggapi keluhan masyarakat tersebut. Bahkan pihaknya akan meninjau langsung pada Selasa (24/1/2023) mendatang untuk memastikan keluhan warga tersebut.
“Kalau memang dibayar ok, tidak masalah. Tapi jangan terlalu memberatkan warga, kan ini bantuan bukan milik perorangan atau kelompok,” ujarnya.
Sementara pengelola sanitasi air bersih tersebut, Hasan dicoba dihubungi melalui sambungan telepon, namun sampai saat ini belum ada jawaban hingga berita ini dipublis.
rls
Komentar