2enam.com, Jakarta : Negara Prancis melalui Kedutaan Besarnya untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan Indonesia melalui BKKBN dalam Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga kaitannya dengan Kesehatan reproduksi Perempuan dan remaja perempuan untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard pada acara “Exploring Future Collaboration with the Embassy of France” di Hotel Westin Jakarta, Kamis (18/11).
“Pada tahap bilateral, Kedutaan Besar Prancis selalu menyambut baik kerjasama multilateral dengan otoritas Indonesia dan badan-badan PBB terkait. Misalnya, pada topik yang sangat akrab dengan BKKBN, kami sedang menjajaki upaya bersama UNFPA untuk mengelaborasi buku teks tentang kesehatan seksual dan reproduksi untuk Sekolah Menengah Atas Indonesia. Upaya bersama serupa dapat diterapkan di bidang pengurangan stunting. Saya juga percaya kerjasama ilmiah dapat dilakukan lebih lanjut, dengan pelatihan para ahli dan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang kebijakan publik atau dalam pelatihan medis khusus, menjadi area yang paling berpotensi untuk bekerjasama,” ungkap Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard.
Kepala BKKBN Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. drh. M Rizal. M. Damanik, MRep.Sc, PhD. menyambut baik kolaborasi tersebut.
“Kami berharap melalui acara ini, BKKBN dan Kedutaan Besar Perancis dapat membangun hubungan dan kerjasama yang baik, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Indonesia, termasuk pengurangan stunting,” imbuhnya.
Ia juga menekankan bahwa memastikan nutrisi yang tepat adalah kunci untuk mengoptimalkan kesehatan anak perempuan, ibu hamil, ibu, dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, intervensi harus direncanakan sesuai dengan siklus hidup manusia, termasuk periode pra-kehamilan. Gizi yang tidak memadai untuk ibu hamil dapat berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak, seperti kematian ibu, kelahiran prematur, keguguran, kekurangan gizi dan risiko kesehatan lainnya termasuk stunting. Oleh karena itu, intervensi dini yang menargetkan perempuan dan remaja putri terutama mereka yang berada dalam posisi rentan sangat penting.
Prancis sendiri selalu berkomitmen untuk mengentaskan malnutrisi melalui kerjasama internasional dan kebijakan kesehatan masyarakat nasional. Strategi mengatasi malnutrisi tersebut tidak hanya terbatas pada makanan (ketersediaan dan akses ke makanan yang aman, harga terjangkau, bergizi) tetapi mencakup kesehatan, lingkungan yang bersih, sehat, dan perawatan kesehatan untuk ibu dan anak. Komitmen Prancis berkontribusi dalam penurunan stunting melalui pemenuhan nutrisi yang baik bagi ibu dan anak seperti terlihat pada beberapa proyek misalnya di Laos dengan meningkatkan status nutrisi 480 penduduk desa di Laos. Laos memiliki angka stunting sebesar 33% dari populasi nasional.
Selain itu, Prancis mengalokasikan total anggaran 40 juta Euro pada 2019 untuk membantu penduduk mendapatkan kembali otonomi pangan mereka dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap krisis pangan. Badan Pembangunan Prancis berkomitmen lebih dari 900 juta euro setiap tahun untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting turun dari 27,6% menjadi 14% pada tahun 2024. Maka Indonesia harus menurunkan angka stunting sebesar 2,7% setiap tahun sehingga itu BKKBN membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Acara “Exploring Future Collaboration with the Embassy of France” diselenggarakan pada Kamis, 18 November 2021 di Hotel Westin Jakarta dan melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di akun Yotutube Pulin BKKBN. Acara ini juga dihadiri oleh University and Education Cooperation Attache, Embassy of the Republic of France Ms. Philomene Robin dan Deputy Director for European Affairs I, Kementerian Luar Negeri RI Bapak Jahardi Fischer P. Nadeak.
(Humas/RFS)
Komentar